Target 80 Persen Tenaga Kerja Lokal, Subroto Desak Perusahaan Berau Berhenti Main “Pintu Belakang”

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Isu penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengungkap fakta terkait komposisi pekerja pada ratusan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal yang dinilai masih belum ideal.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, dari total 236 perusahaan yang melapor, serapan tenaga kerja lokal saat ini baru menyentuh angka kisaran 60 persen.

Bedah Data Tenaga Kerja
Subroto memaparkan rincian data dari total 48.431 tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Berau sebagai berikut:
• Tenaga Kerja Lokal: 28.000-an orang.
• Tenaga Kerja Non-Lokal: 19.000-an orang.

“Jika merujuk pada angka ini, tenaga kerja lokal memang sudah berada di posisi 60 persen. Setelah kami melakukan verifikasi dengan data global, hasilnya memang kurang lebih di angka tersebut,” ujar Subroto saat memberikan keterangan kepada awak media.

Kritik Rekrutmen “Jalur Kampung”
Meski angka 60 persen terlihat mendominasi, Subroto menegaskan jumlah tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. Ia mencium adanya ketidakterbukaan perusahaan dalam proses rekrutmen yang sering kali mengabaikan prosedur resmi.

Subroto menyoroti adanya laporan mengenai tenaga kerja yang masuk melalui jalur tidak resmi atau “jalur belakang” tanpa melalui mekanisme Disnakertrans. Hal ini dianggap merugikan transparansi data daerah.

“Kami sering mendengar laporan adanya tenaga kerja yang masuk lewat jalur tertentu tanpa melalui Disnakertrans. Ini yang tidak kita inginkan. Semua data rekrutmen harus satu pintu di Disnakertrans agar informasinya valid dan riil,” tegasnya.

Optimalkan BLK untuk Kejar Target 80 Persen
DPRD Berau kini mematok target tinggi bagi sektor pertambangan dan perkebunan sawit. Subroto mendesak Disnakertrans dan pihak swasta bersinergi untuk menaikkan persentase pekerja lokal secara signifikan, terlebih Berau kini telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pengembangan SDM.

“Angka 60 persen ini harus ditingkatkan. Kita memiliki BLK sebagai sarana melatih putra daerah. Harapan kami, serapan tenaga kerja lokal bisa naik ke angka 70 hingga 80 persen,” tambahnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan prioritas bagi putra daerah serta meredam kecurigaan masyarakat terkait transparansi rekrutmen. DPRD memastikan akan terus mengawal dan melakukan verifikasi data secara berkala guna menjamin keadilan bagi tenaga kerja lokal.

(adv/dprd26/hel)