Dedy Okto Desak Pemkab Berau: Fokus Pemerataan Hingga Kampung di 2027!

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, melontarkan kritik keras terkait ketimpangan pembangunan di Bumi Batiwakkal. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengalihkan kompas pembangunan dari wilayah perkotaan menuju kampung-kampung pelosok pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Dedy menilai, selama ini pembangunan masih terpusat di area kota, sementara warga pedesaan terus berjuang melintasi infrastruktur yang rusak parah.

“Saya banyak dikirimi foto jalan yang rusak berat di kampung-kampung. Masyarakat kota sudah menikmati fasilitas, tapi di pelosok belum. Saya minta tahun 2027, fokus kita adalah pemerataan hingga ke kampung,” tegas Dedy, Rabu (8/4/2026).

Soroti Inefisiensi Proyek dan Temuan Janggal

Selain pemerataan, politisi ini juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran. Ia mengkritik penggunaan metode jalan beton (rigid) di area perkampungan yang sebenarnya cukup menggunakan aspal. Menurutnya, pemaksaan metode beton hanya akan memakan biaya besar dengan volume jangkauan jalan yang pendek.

“Kalau anggaran Rp10 miliar dipakai untuk rigid di kampung, jangkauannya terbatas. Padahal jika diaspal, bisa lebih panjang dan manfaatnya dirasakan lebih banyak orang,” jelasnya.

Dedy juga mengungkap temuan janggal di kawasan Gunung Tamu, di mana jalan beton justru dibangun di area sepi penduduk, bukan di depan pemukiman yang sangat membutuhkan akses.

Drainase Tersumbat dan Lampu Jalan “Umur Pendek”

Masalah perkotaan pun tak luput dari evaluasi. Dedy meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengkaji ulang ukuran gorong-gorong yang terlalu kecil, yang menjadi biang kerok air meluap ke jalan.

Terkait Penerangan Jalan Umum (PJU), ia mengaku geram karena banyak lampu jalan yang sudah mati meski baru setahun dipasang.
“Pengadaan biasanya bergaransi lima tahun. Kalau setahun sudah mati, ini bagaimana pengawasannya? Tolong benar-benar dikontrol agar titik-titik rawan tidak gelap gulita,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Dedy mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan krisis kesehatan stunting. Ia menegaskan bahwa intervensi medis tidak akan maksimal tanpa dukungan sanitasi dan air bersih yang layak di tingkat kampung.

“Sanitasi dan air bersih itu wajib. Kualitas air yang buruk adalah pemicu stunting. Kita harus benahi sistem air bersih di kampung agar kesehatan masyarakat terjamin,” kata Dedy.

Ia berharap APBD Berau ke depan benar-benar berpihak pada keadilan sosial, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa pembangunan hanya berpihak pada wilayah perkotaan semata.

(adv/dprd26/hel)