Wewenang “Dirampas” Provinsi, DPRD Berau Sebut Nelayan Lokal Kini Tercekik Kelangkaan BBM!

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Jeritan para nelayan di Kabupaten Berau terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) kini mencapai titik didih. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, mengungkap adanya “tembok besar” yang menghalangi bantuan bagi nelayan lokal akibat penarikan wewenang sektor kelautan ke tingkat provinsi.

Gideon menegaskan bahwa krisis BBM bagi nelayan bukanlah barang baru, melainkan masalah klasik yang terus berulang tanpa solusi permanen. Meski sistem kupon dan surat rekomendasi telah diterapkan untuk menyiasati larangan membawa jeriken ke SPBU, kenyataan di lapangan tetap pahit.

“Masalah utamanya adalah kuota yang tidak maksimal. Ini tetap menjadi perhatian serius kami karena menyangkut isi piring nasi para nelayan,” tegas Gideon saat ditemui awak media, Selasa (7/4/2026) lalu.

Salah satu poin paling krusial yang disoroti Gideon adalah “mandulnya” peran DPRD dan Pemerintah Kabupaten setelah wewenang sektor perikanan dan kelautan ditarik sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi.

“Jujur saja, sejak wewenang ini ditarik ke provinsi, langkah kami di kabupaten terbentur aturan. Kami ingin ada celah regulasi agar Kabupaten tetap bisa mengambil andil dalam memperhatikan nasib nelayan kita,” jelasnya dengan nada sesal.
Potensi Besar yang Terancam Terpinggirkan

Gideon sangat menyayangkan kondisi ini, mengingat Kabupaten Berau memiliki potensi perikanan raksasa yang menjadi tumpuan ekonomi daerah. Ia khawatir jika komunikasi dan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten terus buntu, nelayan tradisional akan semakin terpinggirkan di rumahnya sendiri.

Sebagai bentuk perjuangan, DPRD Berau melayangkan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi: pertama Sosialisasi Masif: Memberikan pemahaman transparan mengenai skema bantuan terbaru agar nelayan tidak bingung. Kedua ruang kontribusi: membuka celah bagi Pemkab Berau untuk tetap bisa menyalurkan bantuan lokal secara mandiri. Dan ketiga kolaborasi tanpa putus, dengan memastikan rantai koordinasi pusat-daerah tetap hidup agar aspirasi masyarakat bawah tidak menguap begitu saja.

“Jangan sampai rantai koordinasi ini terputus. Kami minta diberikan ruang agar tetap bisa berkontribusi nyata terhadap nelayan lokal dan tradisional di Berau. Mereka butuh aksi, bukan sekadar janji aturan,” pungkas Gideon.

(adv/dprd26/hel)