Ratusan Perusahaan di Berau “Bungkam” Soal Dana CSR, Wakil Ketua DPRD Sumadi: Mana Laporannya?

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Berau kini menjadi sorotan tajam legislatif. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, melayangkan kritik pedas terhadap ratusan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal namun terkesan tertutup soal realisasi program sosial mereka.

Dalam rapat koordinasi terbaru, Sumadi mempertanyakan kejelasan laporan serta muara koordinasi dana CSR tersebut. Ia menegaskan, tanpa data yang transparan, mustahil bagi DPRD maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan yang objektif.

Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Dana Sosial

Sumadi menitikberatkan perhatiannya pada dua poin krusial yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat: Penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi dana CSR.

Menurutnya, publik memiliki hak konstitusional untuk mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap daerah, baik dari segi pemberdayaan SDM lokal maupun pembangunan fisik dan sosial melalui dana TJSL.

“TJSL ini induknya di mana dan laporannya ke mana? Kami ingin mendengar dari sekian ratus perusahaan yang ada di Berau, berapa sebenarnya yang sudah benar-benar melaksanakan kewajibannya,” ujar Sumadi dengan nada tegas.

Usulkan Sistem Satu Pintu Melalui Bapelitbang

Agar data tidak tercecer dan simpang siur, politisi senior ini mengusulkan agar pemerintah daerah segera menunjuk satu pintu koordinasi utama. Ia menyarankan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) atau Sekretariat Daerah (Setda) sebagai leading sector pengumpulan data CSR.

Sistem terintegrasi ini dinilai penting agar fungsi pengawasan DPRD memiliki basis data yang kuat.
“Harus ada koordinator yang jelas. Dengan begitu, baik Pemerintah Daerah maupun Dewan bisa mengawasi secara langsung apakah program tersebut benar-benar dibangun atau hanya sekadar rencana di atas kertas,” lanjutnya.

DPRD Ancam Panggil Perusahaan Membandel

Sumadi menegaskan bahwa DPRD Berau tidak akan tinggal diam jika perusahaan terus menutup diri. Jika ditemukan ketidaksinkronan antara janji program dengan realisasi di lapangan, pihaknya tidak akan segan-segan menggunakan fungsi pengawasan untuk memanggil manajemen perusahaan tersebut.

“Umpamanya Bapelitbang melaporkan ada perusahaan yang belum setor laporan atau realisasinya tidak sesuai, akan kami panggil! Kami ingin ada realisasi nyata, bukan sekadar rencana yang dicanangkan perusahaan tanpa bukti di lapangan,” pungkasnya.

(adv/dprd26/hel)