Banyak Nelayan “Fiktif” di Berau? Anggota DPRD Sutami Bongkar Fakta Mengejutkan di Lapangan!

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Persoalan bantuan sektor perikanan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini tengah menjadi sorotan tajam.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengungkapkan adanya temuan yang mengkhawatirkan terkait distribusi bantuan yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran.

Sutami menyebutkan, salah satu tantangan terbesar dalam memajukan kesejahteraan nelayan adalah munculnya fenomena kelompok nelayan “fiktif”.

Hal ini disinyalir menjadi penyebab utama mengapa bantuan dari pemerintah seringkali tidak menyentuh mereka yang benar-benar menggantungkan hidup di laut.

Dalam keterangannya, Sutami mengaku miris melihat kondisi di lapangan, terutama di daerah pemilihannya yang didominasi masyarakat pesisir.

Banyak nelayan tulen yang sudah melaut selama puluhan tahun justru belum pernah mencicipi bantuan alat tangkap maupun mesin kapal dari pemerintah.

“Kami memetakan di lapangan bagaimana nelayan yang betul-betul nelayan yang akan mendapat bantuan. Kebijakan ini sebenarnya untuk mengevaluasi dan memonitoring adanya kelompok-kelompok nelayan fiktif,” ujar Sutami dalam sebuah wawancara Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, perubahan nomenklatur dari Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan—di mana kewenangan tertentu kini ditarik ke tingkat provinsi—membuat ruang gerak DPRD Kabupaten menjadi terbatas dalam menyalurkan bantuan langsung dari pokok pikiran (Pokir) masyarakat.

Lebih lanjut, politisi ini menekankan bahwa kendala utama bukan hanya pada anggaran, melainkan pada administrasi kelompok.

Saat ini, syarat untuk mendapatkan bantuan harus melalui kelompok yang sah secara hukum dan memiliki akta notaris.

“Masyarakat perlu kita edukasi agar mereka membuat suatu kelompok. Bantuan ini bukan untuk pribadi, melainkan kelompok karena di sana ada proses pembinaan agar bisa menyejahterakan masyarakat secara bersama-sama,” tambahnya.

Menyikapi keterbatasan wewenang daerah, Komisi II DPRD Berau tidak tinggal diam.

Sutami menegaskan pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:
* Koordinasi dengan Kementerian KKP: Mencari solusi dan jemput bola bantuan dari pusat agar bisa turun ke daerah.
* Sinergi dengan Provinsi: Memastikan aspirasi nelayan Berau tetap menjadi prioritas meskipun kewenangan telah berpindah.
* Verifikasi Ketat: Bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Berau untuk melakukan pendataan ulang agar tidak ada lagi bantuan yang “bocor” ke pihak yang tidak berhak.

“Kami tidak tinggal diam. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, kami akan terus berkomunikasi agar bantuan yang turun nantinya benar-benar jatuh ke tangan nelayan yang membutuhkan, bukan kelompok yang hanya muncul saat ada bantuan,” pungkasnya.

(adv/dprd26/hel)