Wakil Ketua DPRD Berau Usulkan Musrenbang Khusus Perusahaan demi Pemerataan CSR

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti adanya ketidaksinkronan dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan tambang di Kabupaten Berau. Selama ini, penyaluran dana pengembangan masyarakat dinilai belum terarah dan cenderung bersifat konsumtif.

Menurut Subroto, pola penyaluran yang ada sering kali hanya berdasarkan permintaan sesaat dari oknum tertentu di tingkat kampung tanpa perencanaan matang.

Sorotan Utama DPRD
1. Tumpang Tindih Anggaran: Menghindari adanya program ganda di mana APBD dan CSR mendanai objek yang sama.

2. Fokus Pembangunan: Mendorong perusahaan beralih dari bantuan konsumtif (sembako) ke penguatan infrastruktur dan SDM di wilayah Ring 1, 2, dan 3.

3. Transparansi: Menuntut keterbukaan jumlah dana CSR yang disalurkan agar sebanding dengan hasil sumber daya alam yang dikelola.

“Jangan sampai APBD sudah menganggarkan ruang belajar di suatu kampung, CSR perusahaan juga masuk ke situ. Ini namanya tumpang tindih,” tegas Subroto usai memimpin rapat koordinasi di Kantor DPRD Berau, Senin (20/4/2026).

Inovasi Musrenbang CSR 2027
Sebagai langkah konkret, DPRD Berau mengusulkan mekanisme baru mulai tahun 2027, yaitu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Khusus Perusahaan.

Dalam mekanisme ini, setiap perusahaan wajib memaparkan rencana kegiatan tahunan di hadapan Pemda dan DPRD. Sehingga pemerintah dapat memantau progres fisik dan realisasi anggaran secara berkala. Dan program perusahaan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah agar lebih berdampak luas.

Klarifikasi Rapat Tertutup
Menanggapi pelaksanaan rapat yang sempat berlangsung tertutup, Subroto menyampaikan permohonan maaf kepada awak media. Ia menegaskan tidak ada hal yang disembunyikan dari publik.

“Hanya diskusi internal antar anggota dewan. Insyaallah ke depan rapat akan kembali terbuka seperti biasanya,” pungkas politisi tersebut.

(adv/dprd26/hel)