Validasi Status Kampung, Sekda Berau Tekankan Akurasi Data Indeks Desa

oleh -190 views
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said dalam Bimbingan Teknis dan Pengolahan Data Indeks Desa (ID) Tahun 2026, di ruang rapat Sangalaki Setda Berau Selasa (21/4/2026). foto Toni Arman Dimensinews.id

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mempercepat validasi status kemandirian kampung melalui Bimbingan Teknis dan Pengolahan Data Indeks Desa (ID) Tahun 2026. Agenda yang digelar di Ruang Rapat Sangalaki Setda Berau, Selasa (21/4/2026) ini, memfokuskan pada penguatan kapasitas operator data dalam memotret profil wilayah secara akurat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa input data yang presisi adalah kunci utama menentukan strata kampung, mulai dari berkembang, maju, hingga mandiri.

Di tengah proses penginputan data, Pemkab Berau mengakui adanya tantangan berupa kendala jaringan internet di beberapa wilayah serta kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami rasionalisasi anggaran secara signifikan.

“Data harus terus diinput. Jika ada kendala teknis, silakan diisi sesuai estimasi awal, karena nantinya akan ada proses verifikasi ulang untuk memastikan kebenaran data tersebut,” ungkap Said.


Sorotan untuk Tiga Kecamatan

Pemkab Berau memberikan atensi khusus bagi tiga wilayah yang hingga saat ini belum memiliki satu pun kampung berstatus mandiri, yaitu Kecamatan Maratua, Kecamatan Biatan dan Kecamatan Kelay.

Said optimistis melalui intervensi tim khusus, kampung-kampung di wilayah tersebut dapat segera naik kelas menjadi kampung maju atau mandiri.

Dampak program prioritas pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), turut memengaruhi postur APBD Berau tahun ini. Hal ini berdampak langsung pada penurunan alokasi dana ke tingkat kampung.

Menyikapi hal tersebut, Sekda menginstruksikan pemerintah kampung untuk lebih kreatif dan tidak hanya bertumpu pada dana pemerintah. Sinergi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi solusi alternatif untuk mendanai pembangunan di tingkat lokal.

“Kita harus membangun kolaborasi. Sektor swasta harus dilibatkan agar pembangunan di kampung tetap berjalan maksimal meski anggaran daerah sedang terkoreksi,” pungkasnya.

(adv/pem26/ton/hel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.