RTLH di Daerah Kaya SDA, DPRD Berau Desak Percepatan Meski Program Pemerintah Mulai Meningkat

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Kabupaten Berau kembali menghadapi sorotan terkait ketimpangan antara kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan kelayakan hunian masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, melontarkan kritik tajam mengenai masih maraknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di wilayah Bumi Batiwakkal.

DPRD: Marwah Berau Dipertaruhkan
Rudi menyayangkan kondisi infrastruktur pemukiman, khususnya di kawasan hulu seperti Kecamatan Segah. Menurutnya, Berau sebagai daerah penghasil tambang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar, persoalan kebutuhan dasar seperti hunian seharusnya sudah tuntas.

“Kita malu, daerah ini dikenal kaya dengan SDA yang luar biasa, tapi kenapa masih ada rumah yang tidak layak huni? Jangan sampai marwah Berau turun hanya karena persoalan ini,” ujar Rudi dengan nada tegas, Kamis (23/4/2026).

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk lebih berani mengalokasikan anggaran dan menambah kuota bantuan bedah rumah pada tahun-tahun mendatang agar manfaat kekayaan daerah dirasakan langsung oleh rakyat.

Respons Pemerintah: Capaian Meningkat 100 Persen Lebih
Sementara itu Pemkab Berau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) memastikan bahwa upaya penanganan RTLH sebenarnya terus mengalami akselerasi. Tahun ini, jumlah bantuan Rumah Layak Huni (RLH) tercatat meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Disperkim Berau, Mulyadi, mengungkapkan bahwa pembangunan RLH tahun ini mencapai lebih dari 100 unit yang tersebar di berbagai kampung, termasuk Dumaring, Capuak, Segah, Batu Rajang, dan Merancang

“Totalnya ada 100 unit lebih melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Data detailnya ada di DPA,” jelas Mulyadi.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Berau, Juli Mahendra, merincikan bahwa sebanyak 112 unit rumah menjadi sasaran program tahun ini. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya terealisasi sebanyak 45 unit.

Target Ideal dan Skema Kolaborasi
Meski menunjukkan tren positif, Juli mengakui bahwa capaian saat ini belum mencapai angka ideal. Disperkim menargetkan penanganan minimal 300 unit rumah per tahun agar masalah pemukiman kumuh dan RTLH dapat tuntas lebih cepat.

Untuk mengejar target tersebut, Pemkab Berau menerapkan strategi pendanaan kolaboratif yang menyinergikan anggaran daerah (APBD) dengan dukungan program nasional pembangunan 3 juta rumah dari pemerintah pusat (APBN).

“Pendanaannya bersifat kolaboratif antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Sinergi ini sangat penting untuk mempercepat capaian program di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” pungkas Juli.

(adv/dprd26/hel)