Rudi Mangunsong Desak Pemkab Berau Stop Cetak Sawah Baru

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Kritik tajam datang dari kursi legislatif terkait kebijakan perluasan lahan pertanian di Kabupaten Berau. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait untuk segera menghentikan proyek pencetakan sawah baru dan mengalihkan fokus pada penyelamatan petani yang sudah ada.

Menurut Rudi, langkah ekstensifikasi atau pembukaan lahan hanya akan menjadi proyek mubazir jika persoalan mendasar di sektor pertanian belum tuntas. Ia meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) lebih memprioritaskan program intensifikasi pada lahan produktif yang sudah dikelola masyarakat.
Petani Menjerit, Biaya Operasional Tak Sebanding

Politisi PDI-Perjuangan ini menyoroti kenyataan pahit di lapangan, di mana petani lokal justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar produksi.

“Percuma kita buka sawah baru kalau intensifikasi lahan yang ada tidak jalan. Petani sekarang susah cari pupuk, harga Saprodi (Sarana Produksi Pertanian) melonjak, dan Alsintan juga mahal,” tegas Rudi di Tanjung Redeb.

Ia menambahkan, saat ini terjadi ketimpangan serius antara biaya tanam yang membengkak dengan harga jual hasil panen. Kondisi ini seringkali membuat petani lokal terjebak dalam kerugian.

Soroti Infrastruktur dan Persaingan Pasar

Bukan hanya soal pupuk, Rudi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas melalui perbaikan infrastruktur pendukung seperti drainase dan sistem irigasi. Tanpa sentuhan teknologi dan sarana yang mumpuni, beras Berau dikhawatirkan akan terus kalah saing di pasar sendiri.

“Kalau kualitas padi dan hasil pertaniannya kurang maksimal, kita akan kalah bersaing dengan beras kiriman dari Jawa atau Sulawesi,” imbuhnya.

Anggaran Sedang Tidak Stabil

Terkait ambisi pemerintah mengembangkan lahan baru seluas 1.300 hektar, Rudi menyatakan keraguan besar, terutama melihat kondisi fiskal daerah saat ini.

“Dengan anggaran kita yang lagi porak-poranda ini, saya lebih berharap maksimalisasi anggaran diarahkan pada intensifikasi lahan yang sudah ada. Mudahkan petani dapat pupuk dan obat-obatan, itu jauh lebih mendesak,” tutupnya.

Poin Utama Kritik DPRD:

Stop Ekstensifikasi: Hentikan pembukaan lahan 1.300 hektar.

Fokus Intensifikasi: Optimalkan lahan yang sudah ada agar lebih produktif.

Masalah Utama: Kelangkaan pupuk, mahalnya Saprodi, dan infrastruktur irigasi yang buruk.

Daya Saing: Kualitas beras lokal harus ditingkatkan agar mampu melawan dominasi beras luar daerah.

(adv/dprd26/*)