Bukan Sekadar Jaga Hutan, Bupati Berau Targetkan 77 Kampung Mandiri Lewat Optimalisasi Dana Karbon”

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjaga kelestarian lingkungan kini beriringan dengan misi penguatan ekonomi kerakyatan. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa hutan bukan lagi sekadar paru-paru dunia yang dijaga secara pasif, melainkan harus menjadi motor kemandirian bagi masyarakat di sekitarnya.

Langkah strategis ini dibahas tuntas dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 di Ruang RKPD Bapelitbang, Selasa (28/4/2026). Rapat tersebut menjadi momentum penyusunan master plan pengelolaan hutan terpadu untuk periode 2026–2030.

Realisasi Dana Karbon: Nilai Tambah Bagi Masyarakat

Dalam arahannya, Bupati Sri Juniarsih memaparkan keberhasilan Berau dalam program karbon hutan. Saat ini, sebanyak 77 kampung di Bumi Batiwakkal telah menerima manfaat nyata berupa dana karbon dari Bank Dunia dengan nilai mencapai sekitar Rp349 juta per tahun untuk setiap kampung.

“Dana ini adalah apresiasi dunia terhadap komitmen kita. Namun, saya tegaskan dana ini harus dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memelihara hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistemnya,” ujar Bupati.

Mendorong Hak Kelola Rakyat

Mengingat 68 persen wilayah Berau merupakan kawasan hutan, Bupati ingin memastikan kehadiran negara melalui skema Perhutanan Sosial benar-benar dirasakan oleh warga. Baginya, edukasi dan pendampingan adalah instrumen penting agar masyarakat mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan namun tetap produktif.

“Perhutanan sosial tidak hanya tentang ekologi, tapi tentang keadilan ekonomi. Kita berikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola hutan, mendampingi mereka hingga mandiri, sehingga hutan tetap lestari dan dapur warga tetap ngebul,” tegasnya.

Sinergi Green Collaboration

Menghadapi tantangan kewenangan kawasan hutan yang berada di bawah pemerintah pusat dan provinsi, Bupati Sri Juniarsih menginstruksikan penguatan sinergi lintas sektor. Melalui pendekatan green collaboration, Pemkab Berau mengajak dunia usaha melalui program CSR, NGO, hingga akademisi untuk terlibat aktif dalam pembinaan warga hutan.

“Perkuat sinergi, identifikasi kendala di lapangan, dan hadirkan solusi. Program ini adalah kunci pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial,” tambah Sri Juniarsih.

Dengan penyusunan panduan strategis lima tahunan ini, Kabupaten Berau optimis dapat mewujudkan tata kelola hutan yang lebih lestari dan berkeadilan. Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi demi masa depan Berau yang lebih hijau, sejahtera, dan mandiri secara ekonomi.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen penuh mendukung percepatan perhutanan sosial di Kabupaten Berau.

(adv/pem26/pro/hel)