DPRD Berau: Operasional RS Baru Jangan Ganggu Layanan Lama

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – DPRD Kabupaten Berau memberikan catatan kritis terkait rencana operasional rumah sakit baru yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Mei 2026. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan agar mobilisasi tenaga medis ke fasilitas baru tersebut tidak mengorbankan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) yang sudah ada.

Pemetaan Tenaga Medis Harus Matang
Elita mengingatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk berhati-hati dalam memetakan sumber daya manusia. Rencana penarikan personel dari RSUD dr. Abdul Rivai maupun sejumlah Puskesmas harus didasarkan pada inventarisasi yang matang.

“Hendaknya diinventarisir benar-benar. Jika ada Puskesmas yang kelebihan tenaga medis, itu yang diambil. Intinya, jangan sampai penarikan tenaga ini justru mengganggu pelayanan di tempat asal,” tegas Elita, Senin (27/4/2026) lalu.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, pihak Dinkes memberikan jaminan bahwa pembukaan RS baru tidak akan menurunkan standar pelayanan di tempat lain. DPRD menegaskan akan terus mengawal komitmen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Selain masalah SDM, DPRD juga menyoroti aspek kemandirian anggaran. Mengingat RS baru tersebut belum menjalin kerja sama dengan BPJS, Pemerintah Daerah dituntut siap menanggung biaya operasional secara mandiri di fase awal.

Poin Utama Sorotan DPRD:

1.Inventarisasi SDM: Penugasan tenaga kesehatan harus selektif dan tidak menciptakan kekosongan layanan di faskes asal.

2.Kesiapan Operasional: Pemkab harus memiliki komitmen kuat terkait ketersediaan anggaran belanja operasional sebelum resmi dibuka.

3.Kualitas Layanan: Operasional rumah sakit baru harus menjadi nilai tambah, bukan beban bagi sistem kesehatan yang sudah berjalan.

“Pemerintah daerah harus punya komitmen, mulai dari tenaga hingga belanja operasionalnya, karena semua harus terpenuhi secara mandiri di awal operasional,” pungkasnya.

(adv/dprd26/ton/hel)