![](https://dimensinews.id/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250830-WA0161.jpg")
TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aduan warga RT 17, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Senin (18/5/2026).
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi.
Turut hadir dalam pertemuan ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Berau, M. Hendratno, sejumlah anggota DPRD Berau, perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Pertanahan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Lurah Gunung Tabur, serta Ketua RT 17 bersama perwakilan warga setempat.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menjelaskan bahwa ada beberapa poin krusial yang menjadi keluhan masyarakat, salah satunya di sektor pendidikan. Saat ini, terdapat 54 siswa Sekolah Dasar (SD) di wilayah tersebut yang hanya diajar oleh tiga orang guru. Bahkan, kegiatan belajar mengajar masih harus menumpang di rumah penduduk.
“Terkait pendidikan, sampai sekarang memang ada sekolah yang masih menumpang di rumah warga. Karena itu, kami menyarankan dan mendorong agar bangunan sekolah baru bisa secepatnya direalisasikan,” ujar Subroto.
Selain pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih juga menjadi sorotan tajam dewan. Pasalnya, hingga kini warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur belum bisa menikmati fasilitas air bersih yang layak.
Untuk mengatasi persoalan ini, DPRD Berau mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar segera mengambil langkah cepat, baik melalui pembuatan sumur bor maupun skema alternatif lainnya.
“Jika menggunakan pipanisasi antar-rumah, kendalanya jarak sumber air agak jauh dan prosesnya repot. Namun, kalau menggunakan sumur bor, kita bisa memanfaatkan air tanah dengan biaya yang relatif lebih efisien,” jelasnya.
Masalah infrastruktur jalan juga berimbas pada sektor ekonomi warga. Subroto menambahkan, rusaknya akses jalan usaha tani membuat biaya transportasi melonjak tinggi. Dampaknya, nilai jual hasil perkebunan lokal milik masyarakat turun drastis.
“Daya beli tengkulak ke masyarakat menjadi murah karena kendala jalan yang rusak parah. Transportasi yang mahal membuat harga komoditas di tingkat petaninya jatuh,” ungkap Subroto.
Persoalan lain yang dihadapi warga di kawasan perbatasan antar-kabupaten ini adalah ketersediaan jaringan listrik. Terhambatnya pasokan listrik ini dikarenakan kewenangan pengelolaannya berada di tingkat pemerintah provinsi.
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Asisten I Setda Berau, M. Hendratno, menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan segera melakukan tindakan nyata di lapangan sebagai wujud komitmen bersama.
“Banyak poin penting yang telah disampaikan hari ini, mulai dari fasilitas sekolah, status lahan, ketersediaan air bersih, sektor pertanian, hingga jaringan telekomunikasi,” tutur Hendratno.
Ia menekankan bahwa Pemkab Berau berkomitmen untuk segera mengambil langkah strategis bersama DPRD demi memenuhi hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Berau.
(adv/dprd26/ton/hel)
