![](https://dimensinews.id/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250830-WA0161.jpg")
TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Sebuah fakta memprihatinkan terungkap dalam rapat evaluasi DPRD Kabupaten Berau baru-baru ini. Di tengah komitmen pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, ternyata masih ditemukan Sekolah Dasar (SD) Filial di Kabupaten Berau yang belum memiliki fasilitas memadai.
Hingga saat ini, murid-murid di sekolah tersebut terpaksa harus menumpang belajar di rumah warga setempat karena tidak adanya bangunan gedung sekolah sendiri.
Kondisi tersebut memantik reaksi keras dari Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin. Ia mengaku sangat prihatin melihat adanya ketimpangan yang mendalam antara besarnya anggaran yang telah dialokasikan dengan realisasi pembangunan fisik di lapangan.
“Kami sangat miris melihat kondisi ini. Padahal anggaran pendidikan kita sudah diamanatkan sebesar 20 persen dari APBD,” ujar Thamrin dengan nada kecewa dalam audiensi yang berlangsung pada Senin (18/5/2026).
Politisi DPRD Berau ini menambahkan, pada beberapa tahun anggaran sebelumnya, plot dana pendidikan bahkan sempat menyentuh angka kurang lebih Rp5 miliiar. Menurutnya, nilai tersebut lebih dari cukup jika hanya digunakan untuk membangun satu unit gedung SD Filial yang layak dan representatif bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil penelusuran dalam rapat, mandeknya proyek pembangunan gedung sekolah ini diduga kuat akibat adanya miskomunikasi serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Mulai dari pihak Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pertanahan.
Dalam jalannya diskusi, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan gedung sebenarnya sudah siap, namun terhambat oleh kejelasan status kesiapan lahan. Di sisi lain, pihak Lurah mengklaim bahwa lahan sudah tersedia, tetapi Dinas Pertanahan menyebut status hukum tanah tersebut belum sepenuhnya jelas.
Melihat adanya indikasi saling lempar tanggung jawab antarinstansi, Thamrin langsung memberikan kritik tajam. Ia meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengesampingkan ego sektoral demi masa depan pendidikan anak-anak di Berau.
“Persoalan ini harus segera dibicarakan dengan duduk satu meja. Jika memang ada status lahan yang bisa dibebaskan, ya silakan Dinas Pertanahan segera memprosesnya. Dinas Pertanahan ini didukung anggaran yang cukup, bahkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mereka termasuk yang paling banyak tahun lalu,” kritik Thamrin tegas.
Tak hanya masalah infrastruktur dan lahan, tensi rapat juga sempat menghangat saat Thamrin mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan di salah satu media lokal. Pernyataan tersebut menyebutkan adanya wacana untuk mengubah status seluruh SD Filial menjadi sekolah swasta melalui skema kerja sama dengan pihak perusahaan swasta.
Thamrin secara langsung menentang rencana tersebut karena dinilai kurang realistis dan berpotensi memicu krisis baru, terutama terkait pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di lapangan.
“Ini kebijakan yang cukup membingungkan, sekolah yang sudah berstatus negeri justru mau diswastakan. Saat ini saja sekolah negeri kita masih kekurangan guru, apalagi kalau diubah menjadi swasta? Tentu tidak mungkin kita bergantung pada relawan yang mengajar tanpa adanya upah yang layak,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Thamrin mendesak Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang secara matang wacana swastisasi tersebut. Ia juga meminta ketegasan serta langkah konkret dari pihak Camat dan Lurah untuk segera menyelesaikan kepastian hukum lahan sekolah.
DPRD Berau berharap pemerintah daerah dapat bergerak cepat menurunkan ego birokrasi demi menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan manusiawi bagi anak-anak di Kabupaten Berau.
(adv/dprd26/hel)
