Patuh Regulasi, Pemkab Berau Targetkan RSUD Baru Beroperasi 6 Bulan Lagi

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb yang baru dapat mulai beroperasi dalam waktu enam hingga tujuh bulan ke depan. Penundaan operasional yang terjadi saat ini disebut sebagai langkah kepatuhan terhadap regulasi guna menghindari potensi pelanggaran hukum.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menjelaskan bahwa seluruh program kerja pembangunan fisik telah terlaksana. Namun, pemerintah daerah kini harus menyesuaikan diri dengan situasi efisiensi anggaran dan pemenuhan aturan administrasi yang berlaku.

“Kesehatan itu penting dan menjadi prioritas kami. Tetapi sekali lagi, kami sangat patuh kepada regulasi. Kami tidak ingin mengaktifkan rumah sakit baru yang ternyata dari sisi aturan keliru. Kami tidak mau membebani masyarakat dan melanggar hukum,” ujar Sri Juniarsih, Senin (1/6/2026) lalu.

Menurut Sri Juniarsih, salah satu hambatan administratif yang dihadapi berkaitan dengan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan regulasi tersebut, satu manajemen rumah sakit terikat pada satu sistem BPJS Kesehatan. Kehadiran rumah sakit baru menuntut pemkab untuk mengurus dan mengintegrasikan sistem BPJS yang terpisah.

Proses penyesuaian regulasi ini memerlukan kajian matang, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah saat ini, agar tidak memicu masalah pembiayaan di kemudian hari.

Sri Juniarsih menambahkan, jika rumah sakit dipaksakan buka tanpa dasar hukum yang jelas untuk memungut biaya, hal tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Sebaliknya, jika layanan digratiskan sepenuhnya tanpa kesiapan anggaran, pemkab belum memiliki pos alokasi dana pendukung yang siap.

“Ketika kami tetap membuka dan memungut bayaran tanpa regulasi lengkap, itu bisa masuk kategori pungli. Namun jika digratiskan, dari mana dananya diambil di tengah efisiensi anggaran sekarang? Hal-hal seperti ini yang perlu dipahami oleh masyarakat,” jelasnya.

Meski menghadapi kendala administratif, Pemkab Berau memastikan proses percepatan operasional terus berjalan. Saat ini, sejumlah fasilitas kedokteran dan pemenuhan alat-alat penunjang kesehatan dilaporkan sudah mulai masuk ke rumah sakit.

“Target kami sekitar enam hingga tujuh bulan ke depan, namun kami upayakan secepat mungkin. Penundaan ini murni karena kami harus patuh pada aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

(adv/pem26/ton/hel)