Cegah Pelanggaran Hukum, Kakam Diingatkan Intensifkan Koordinasi

TANJUNG REDEB, DIMENSINES – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan atensi khusus terkait pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bernilai besar. Ia menginstruksikan para kakam agar setiap penyusunan program kerja wajib melalui proses verifikasi dan asistensi di tingkat kecamatan. Langkah ini dinilai krusial sebagai instrumen pencegahan dini dari potensi pelanggaran regulasi.

“Camat bertindak sebagai pengawas sekaligus pihak yang memverifikasi seluruh kegiatan di kampung. Oleh sebab itu, kakam dilarang keras mengambil kebijakan sepihak di luar koridor aturan,” ungkap Bupati pada acara pelantikan dan Sumpah Janji jabatan empat Kepala Kampung (Kakam) Antar Waktu hasil pemilihan serentak tahun 2026. Prosesi sakral ini berlangsung khidmat di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Tanjung Redeb, pada Selasa (9/6/2026) kemarin.

Dengan tegas Sri Juniarsih menyebut, tidak ingin mendengar ada lagi aparatur kampung yang tersandung permasalahan hukum akibat kekeliruan dalam mengelola keuangan. Pastikan administrasi berjalan akuntabel agar aman dari dampak hukum.

Ungkit Potensi Ekonomi Kreatif
Di samping kepatuhan hukum, Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal ini mengajak seluruh kakam dan perangkatnya untuk jeli melihat serta memetakan peluang ekonomi di wilayah masing-masing. Potensi lokal yang melimpah harus dikonversi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan yang terarah.

Pemerintah daerah berharap sektor ekonomi kreatif di tingkat tapak mampu dioptimalkan dengan melibatkan seluruh komponen warga secara inklusif.

“Manfaatkan setiap peluang dan keunggulan kampung secara bersama-sama. Bangun komunikasi yang harmonis dengan BPK, LPM, serta organisasi kemasyarakatan yang ada agar tercipta sinergi yang kuat demi kemajuan kampung,” pungkasnya.

(adv/pem26/hel)