Strategi Pengawas Perikanan Atasi Keterbatasan Anggaran

TANJUNG REDEB — Di tengah keterbatasan anggaran dan aturan pembagian wewenang, Pengawas Perikanan Kabupaten Berau tetap berkomitmen memberantas praktik illegal fishing. Mereka mengandalkan efisiensi operasional, operasi senyap, serta sinergi erat dengan masyarakat.

Fungsional Pengawas Perikanan Kabupaten Berau, Budi Harianto, menjelaskan bahwa pihaknya menyiasati pemangkasan anggaran dengan mengubah pola patroli rutin menjadi patroli standby. Durasi dan jumlah personel di lapangan juga dikurangi agar pengawasan tetap berjalan efektif.

“Efisiensi memang ada. Pola kita sekarang lebih banyak patroli standby. Kalau biasa kita gunakan speedboat tiga hari, sekarang disesuaikan jadi dua hari. Personel juga efisien, dari biasanya lima orang, sekarang tiga sampai empat orang saja,” ujar Budi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak boleh menurunkan tingkat kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan.

Selain anggaran, tantangan pengawasan turut dipengaruhi oleh regulasi kewenangan. Berdasarkan aturan terbaru, pengelolaan laut berjarak 0–12 mil kini berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur, sementara wilayah di atas 12 mil dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akibatnya, fokus pengawasan tingkat kabupaten kini dialihkan sepenuhnya ke wilayah Perairan Umum Darat (PUD) seperti sungai, danau, waduk, dan rawa.

Budi menambahkan, jika pihaknya menerima laporan pelanggaran di wilayah laut—seperti di kawasan Balikukup—informasi tersebut langsung dikoordinasikan dengan pihak provinsi dan aparat penegak hukum terkait, termasuk Polairud dan TNI AL.

Untuk mengantisipasi kebocoran informasi yang kerap menjadi kendala di lapangan, petugas juga rutin menerapkan operasi senyap (silent operation). Dalam menjalankan misi ini, peran aktif Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) serta laporan dari warga menjadi garda terdepan yang sangat membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas perairan lokal.

“Kami sangat mengapresiasi masyarakat dan kelompok pengawas yang aktif melapor. Sinergi inilah yang menjaga perairan kita tetap kondusif,” pungkasnya.

(adv/kom26/ton/hel)