DPRD Berau Soroti Masalah Pariwisata, Penanganan Abrasi Derawan hingga Kelangkaan BBM Maratua Jadi Perhatian

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyatukan langkah dalam membenahi sektor pariwisata unggulan di Kepulauan Derawan dan Maratua. Langkah intervensi ini dinilai kian mendesak seiring tren penurunan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi berbasis pariwisata membutuhkan sinergi kuat antar-instansi.

“Kita sudah mulai kekurangan pendapatan dari hasil tambang, sehingga harus bergeser ke sektor non-galian seperti pariwisata. Dinas Pariwisata tidak bisa bekerja sendiri; Diskominfo, Dinas Perhubungan, dan OPD lainnya wajib satu visi,” tegas Rudi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (12/10/2026) kemarin.

RDP yang digelar di hadiri lintas OPD, camat, perwakilan otoritas speedboat, hingga forum pegiat wisata guna mengurai berbagai persoalan krusial di lapangan.

Salah satu sorotan tajam datang dari Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika, yang mengeluhkan belum terealisasinya penanganan abrasi oleh DPUPR Berau meski sudah diusulkan sejak 2005. Gelombang laut telah mengikis pantai sepanjang 200 meter serta merusak lima bangunan dan fasilitas umum, padahal Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DED) hingga izin tata ruang laut (KKPL) sudah rampung.

Selain masalah abrasi, Camat Derawan Ariyanto bersama Camat Maratua Ashari turut mengeluhkan sulitnya pasokan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang menjadi urat nadi nelayan serta transportasi wisata. Di Maratua, pasokan subsidi kapal bahkan terhenti selama tiga bulan dan stok Pertalite mengalami kekosongan akibat sanksi skorsing dari Pertamina.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan akses komunikasi di tiga kampung Maratua, yakni Teluk Alulu, Bohe Silian, dan Payung-Payung yang masih mengalami blank spot. Terkait hal ini, Diskominfo dilaporkan sedang menunggu surat keputusan kementerian agar vendor penyedia sinyal dapat segera masuk.

Di sisi lain, masuknya penyedia jasa dari luar serta wacana pembukaan rute kapal baru Tarakan–Tanjung Batu turut memicu kekhawatiran tergesernya mata pencaharian warga lokal. Pihak DPRD Berau berkomitmen mengawal seluruh aspirasi tersebut agar penanganan infrastruktur, ketersediaan energi, serta perlindungan ekonomi pelaku usaha lokal dapat segera terealisasi secara konkret.

(ton/hel)