Pemkab Berau Perkuat Komitmen Perlindungan Hak Anak Terlantar Lewat Kerja Sama Strategis

oleh -67 views

SAMARINDA, DIMENSINEWS  — Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak terlantar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim.

Penandatanganan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026), disaksikan Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pertemuan kepala daerah se-Kaltim untuk membahas berbagai isu strategis daerah.

Kerja sama ini menjadi langkah kolaboratif untuk memastikan anak terlantar, termasuk anak yatim piatu dan kelompok rentan lainnya, mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Fokus utamanya mencakup pemenuhan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penetapan status hukum melalui proses perwalian di pengadilan.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan nyata. Setiap anak berhak memperoleh identitas hukum, perlindungan, serta kesempatan tumbuh kembang secara sehat dengan akses pendidikan dan kesehatan yang layak.

“Setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan penerus bangsa. Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak,” tegas Sri Juniarsih.

Ia memastikan komitmen tersebut akan digerakkan secara masif melalui keterlibatan seluruh perangkat daerah. Program Kabupaten Layak Anak (KLA), menurutnya, tidak boleh hanya menjadi pemenuhan regulasi, melainkan harus diwujudkan melalui langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor.

“Saya akan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan program Kabupaten Layak Anak tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan diwujudkan secara nyata melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Di Kabupaten Berau, penanganan anak terlantar selama ini telah berjalan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial melakukan asesmen, penyusunan laporan sosial, hingga pendampingan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Sementara itu, bagi anak yang putus sekolah dan membutuhkan penanganan lanjutan, pemerintah daerah memfasilitasi rujukan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang guna memperoleh rehabilitasi sosial dan kelanjutan pendidikan hingga jenjang SLTA.

Melalui kerja sama baru ini, Pemkab Berau berharap proses pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan serta penetapan perwalian bagi anak yang membutuhkan.

Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dalam sambutannya menyampaikan bahwa anak merupakan amanah yang harus dipenuhi seluruh haknya. Ia menilai kemajuan suatu daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.

“Menyikapi isu strategis pemenuhan hak anak dan kemajuan daerah, tolok ukurnya bukan hanya pemenuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita sebagai pelayan publik bertanggung jawab terhadap perlindungan anak,” ujar Rudi Mas’ud.

Senada dengan hal tersebut, Kajati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan setiap anak terlantar memperoleh hak dasarnya, mulai dari identifikasi dan verifikasi identitas, pola pengasuhan, hingga pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan psikologis.

Ia berharap kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan oleh seluruh pihak terkait. “Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak mutlak bagi anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan untuk menuntaskan tanggung jawab bersama ini. Pembangunan terbaik dimulai dari membangun sumber daya manusia yang bermartabat dan memiliki masa depan cemerlang,” ucap Chatarina.

Sebagai informasi, kerja sama ini melibatkan para kepala kejaksaan negeri se-Kalimantan Timur beserta jajaran Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Biro Hukum Setdaprov Kaltim, serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

(pro/hel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.