Pendapatan dan Belanja Dipatok Rp 2,1 Triliun

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Bupati Berau Sri Juniarsih memaparkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 di DPRD Berau, dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Berau dan DPRD Berau Tentang KUA PPAS 2023. Rapat juga membahas Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022, Selasa (30/8/2022), tadi siang.

Dijelaskan, dalam KUA-PPAS 2023, pendapatan dan belanja ditetapkan Rp 2,102 triliun.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Madri Pani didampingi Wakil Ketua H Achmad Rifai. Sementara dari Pemkab Berau hadir Sekkab HM Gazali dan jajaran Forkopimda.

Masih dari pemaparan pidato Bupati Berau, penyusunan KUA-PPAS 2023, dan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 ini, Pemkab Berau berusaha semaksimal mungkin, menyusun program dan kegiatan yang sifatnya Prioritas.
“Semua sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia,” ungkapnya.

Adapun alokasi anggaran pada KUA dan PPAS 2023, untuk operasional SKPD dengan porsi minimal. Termasuk di dalamnya untuk belanja gaji, tunjangan, tambahan penghasilan ASN. Ada pula gaji dan tunjangan kepala daerah dan, anggota DPRD serta gaji nonASN.

Kemudian, mendanai program yang sifatnya mendesak, guna untuk menunjang pelayanan publik. Termasuk di dalamnya untuk pengalokasian anggaran MYC pembangunan RSUD.

“Serta sub kegiatan yang menunjang 18 program unggulan. Juga dukungan anggaran, terkait percepatan penurunan stunting, operasional PKK, Posyandu, Urusan Pemerintahan Umum, hingga pemilihan kepala daerah,” terangnya.

PERUBAHAN

Adapun pada penetapan Perubahan KUA-PPAS 2022, secara garis besar, untuk pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2,692 triliun, atau bertambah sebesar Rp 641,2 miliar, dari sebelumnya Rp 2,050 triliun.

Kemudian, untuk belanja ditetapkan Rp.3,231 triliun atau terdapat kenaikan Rp 1,181 triliun, dari sebelumnya yakni Rp.2,050 triliun. Sementara pembiayaan daerah ditetapkan Rp 539,93 miliar
Disebutkan bahwa dari pembangunan harus dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Berau.

“Program-program pro rakyat, harus dikedepankan melalui prioritas pembangunan yang ditetapkan anggaran 2023, dan prioritas pembangunan anggaran 2022,” sebutnya.

Semangat memacu pembangunan di Kabupaten Berau ini, tambah Sri, merupakan manifestasi dari kesungguhan dalam Pembangunan. Sehingga akan memacu semangat semua pihak, untuk terus mencari dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan guna peningkatan kebutuhan masyarakat.

Kendati Pemkab Berau juga menyadari, terdapat kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Namun itu akan dibenahi dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang.

Dengan dilaksanakan penetapan itu, eksekutif dan legislatif diharapkan mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya untuk pembangunan Kabupaten Berau. (hel/adv)