Usai Evaluasi LKPJ Bupati, DPRD Berau Beri 17 Rekomendasi

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau memberikan sejumlah rekomendasi, setelah mencermati dan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2021. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Paripurna DPRD, Rabu (25/5/2022), yang dipimpin oleh Wakil I Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Hadir dalam Paripurna mewakili Bupati Berau adalah Asisten III Sekab Berau, Maulidiyah. Wakil II Ketua DPRD Berau, Ahmad Rifai, para kepala OPD, perwakilan Kapolres, Dandim dan tokoh masyarakat.

Beberapa poin penting pun dirangkum dalam rekomendasi, yang nantinya diharapkan akan menjadi masukan arah kebijakan selanjutnya, bagi pemerintah daerah agar lebih baik di masa yang akan datang. Karena dalam LKPJ itu memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran.

“LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan kepada DPRD Berau pada 5 April 2022 lalu. Dan DPRD sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melalui komisi dan fraksi-fraksi telah melakukan kajian dan pembahasan secara komprehensif dan objektif, untuk menganalisis dan menelaah materi LKPJ Bupati Berau TA 2021 ini,” jelas Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Waris saat membacakan rekomendasi.

Dari keputusan Pansus, beberapa rekomendasi yang diberikan yakni penyajian data dalam LKPJ seharusnya tidak hanya sebatas angka dan presentase saja, akan tetapi ada penjelasan secara singkat dan jelas terkait capaian target kinerja dari setiap program, yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.

Selain itu, perlu adanya pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada, dengan meminta kewenangan yang lebih luas lagi untuk mengelola sumber pendapatan lain, yang sampai saat ini dikuasai pusat atau provinsi.

“Seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak galian golongan C. Juga memperbaiki manajemen perusahaan daerah, mengefektifkan pemungutan terhadap jenis pendapatan yang potensial, perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD,” tambah Waris.

Poin penting lainnya dalam rekomendasi adalah dalam pengelolaan belanja daerah. Diharapkan selanjutnya Bupati sebagai Kepala daerah bisa menginstruksikan setiap OPD, agar pencapaian kinerja pengelolaan belanja daerah masing-masing OPD bisa maksimal.

Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wabup Gamalis yang hadir dalam Paripurna secara virtual melalui aplikasi zoom, menerima semua masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Berau. Pembahasan LKPJ Bupati antara DPRD dan eksekutif yang dituangkan dalam catatan-catatan itu, merupakan wujud kepedulian DPRD sebagai wakil masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan merupakan wujud check and balance yang saling bersinergi.

“Rekomendasi yang disampaikan akan digunakan sebagai bahan evaluasi perjalanan pemerintahan selanjutnya. Terlebih, realisasi pembangunan di Berau juga tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD Berau. Saya berterimakasih kepada DPRD Berau untuk masukan yang diberikan,” jelas Bupati Berau Sri Juniarsih. (ADV)