Penyajian Data LKPj Bupati Harus Lebih Detil

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau telah melakukan serangkaian rapat pembahasan dan diskusi, baik formal maupun non formal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau tahun anggaran 2022, dan meminta agar di LKPj selanjutnya bisa disajikan lebih detil.

“Dalam laporan yang kami terima tidak ada angka detil yang disebutkan, melainkan hanya persentase capaian kinerja. Padahal, dengan detil yang ada maka pembahasan yang dilakukan DPRD juga bisa lebih terperinci,” terang Wakil I Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, ditemui usai penyampaian rekomendasi atas LKPj, Senin (17/4/2023).

Format sistematika penulisan dalam penyusunan LKPJ perlu dibakukan, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi tingkat capaian program kegiatan.

Selain itu, secara terperinci ada tujuh rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, mulai dari penyajian data keseluruhan, laporan keuangan, pendidikan, SILPA dan peningkatan PAD.

Untuk rekomendasi pertama yakni penyajian data dalam LKPJ diharapkan tidak hanya sebatas angka dan persentase, akan tetapi ada penjelasan secara singkat dan jelas, terkait capaian target kinerja dari setiap program yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.

“Kedepan, Pemerintah Daerah dapat menyajikan dokumen LKPJ yang mengambarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sebagai perbandingan capaian tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, sehingga perkembangan target dan realisasi capaian RPJMD dari tahun ke tahun 2021-2022 dapat terlihat dengan jelas,” tambahnya.

Kemudian untuk dana perimbangan yang jumlahnya terlalu besar, sehingga ketergantungan pada pusat terlalu besar hampir 97 % atau kemandirian kecil sekali.

“Kenapa bisa seperti ini struktur kabupaten Berau? Karena ekonomi masih berbasis ekonomi sumber daya alam. Ini menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat masih tinggi,” tegasnya.

Kedepannya, DPRD Berau mengimbau untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal, usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada, dengan meminta kewenangan yang lebih luas lagi untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini dikuasai pusat atau provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan galian golongan C, memperbaiki manajemen Perusahaan Daerah, mengefektifkan pemungutan terhadap jenis pendapatan yang potensial, perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD.

Selain hal tersebut, faktor yang sangat penting adalah adanya komitment dari OPD terkait dalam usaha meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Berau.

Untuk sektor pendidikan khususnya sekolah unggulan, seharusnya bukan berada dalam satu kecamatan saja dan harus menyebar di setiap kecamatan, sehingga setiap anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

Sedangkan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pada tahun 2022, terdapat SILPA sebesar Rp. 821.226.641.557,07 miliar (dihalaman 104 LKPJ), tetapi pada tabel 2.7 SILPA (halaman 105) Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 berbeda angka realisasinya yakni Rp. 1.701.274.062.572,54 miliar. Sementara data LKPJ 2022 halaman (103) ditemukan angka SILPA dari keseluruhan OPD sebanyak 56 nilainya sebesar Rp. 532.778.851.548,17 miliar.

“Seharusnya, berapapun nilai SILPA yang ada pada setiap tahun anggaran, dapat diberikan rinciannya secara baik secara detail, item SILPA tersebut serta besaran angka dari masing-masing item tersebut misalnya yang berasal dari penghematan belanja, dana DBHDR, Efisiensi di pelelangan. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak yaitu Bupati beserta jajarannya dan DPRD. Persoalan perbedaan data seperti harus segera diklarifikasi oleh pemerintah karena ini menyangkut uang rakyat,” katanya.

Bupati, khususnya Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dan OPD, dalam memberikan data-data contoh di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terdapat kesalahan perhitungan anggaran dan realisasi pada laporan LKPJ pada tabel di hal.179 program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau, DPRD meminta Bupati Berau agar meningkatkan potensi-potensi PAD dari sektor pajak, restoran, BPHTB, retribusi, sarang burung walet dan lain-lain, dan juga mengevaluasi kinerja BUMD agar bisa lebih banyak memberikan kontribusi untuk PAD. (ADV/Ria)