DPRD Berau Desak Diskoperindag Awasi Koperasi Nakal

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Sutami, mengimbau agar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) lebih jeli dalam mengawasi koperasi yang berkembang di wilayah pedalaman dan pesisir selatan Berau.

“Diskoperindag harus betul-betul mengetahui apakah koperasi yang dibentuk itu memberikan manfaat kepada masyarakat atau hanya segelintir orang saja,” ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, saat ini ada lebih dari 400 koperasi di Berau, namun banyak yang bermasalah, terutama dalam sistem iuran, peminjaman, dan administrasi.

“Saya tahu data, ada 400-an lebih koperasi dan itu bermasalah. Jadi koperasi-koperasi yang dibentuk itu, rata-rata tidak menjalankan Rapat Anggota Tahunan,” ungkapnya.

Hal ini, kata Sutami, menyebabkan koperasi justru lebih banyak menguntungkan segelintir pengurusnya, sementara anggota dan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat justru dirugikan.

“Yang dirugikan adalah anggota, kelompok masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan sawit. Banyak sekali permasalahan,” tegasnya.

Sutami juga mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD telah berulang kali berdiskusi dengan Diskoperindag Berau untuk membahas solusi atas permasalahan koperasi ini.

“Banyak koperasi yang hanya atas nama dan menjalankan kegiatan tanpa koordinasi dengan Diskoperindag. Padahal, tujuan Diskoperindag adalah membina koperasi agar berjalan dengan baik,” jelasnya.

Namun, ia menilai bahwa kondisi terkini menunjukkan masih banyak koperasi yang beroperasi dengan mengabaikan regulasi yang berlaku.

“Saya mendukung penuh jika koperasi ini diremajakan dan benar-benar dipahamkan regulasi yang ada. Faktanya, banyak koperasi yang hanya menguntungkan ketua-ketuanya saja,” ucapnya.

Sebagai politisi Partai Gerindra, Sutami menekankan agar Diskoperindag lebih tegas menindak koperasi nakal yang melanggar aturan.

“Jangan sampai pengawas koperasi bekerja sama dengan pengurusnya untuk menutupi masalah. Tidak ada transparansi dalam pengelolaan, sehingga ratusan koperasi di Berau bermasalah. Ini bukan hanya kesalahan Diskoperindag, tapi harus ada tindakan tegas,” pungkasnya. (adv/dprd25/si)