Demo Warga Tambang Memanas, Tuntut 3 Petinggi PT PSG Angkat Kaki dari Berau

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sekitar Tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Berau, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb, pada Senin (26/5/2025). Mereka menuntut keadilan atas sejumlah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan diskriminasi oleh manajemen PT. Prima Sarana Gemilang (PSG).

Dalam aksinya, aliansi menyoroti beberapa persoalan utama yang mereka nilai merugikan masyarakat lingkar tambang, khususnya di wilayah Sambarata. Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah desakan agar tiga petinggi PT PSG, yakni Muhammad Zulfikar, Rudi Marton, dan Febriantoni, segera angkat kaki dari Kabupaten Berau.

“Kami melihat ada ketidakadilan yang nyata. Masyarakat lokal seolah dipinggirkan dalam proses perekrutan. Justru yang diberi kesempatan bekerja berasal dari luar daerah,” ujar Muhammad Muhlis, perwakilan aliansi.

Ia menambahkan, PT PSG tidak pernah melaporkan secara resmi tenaga kerja dari luar Berau kepada instansi terkait. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat penyampaian informasi SPP atas AKAD AKL PT PSG dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau.

Tak hanya itu, massa juga mengecam adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada pekerja lokal tanpa prosedur yang semestinya. Mereka juga menyinggung keberadaan vendor PT Duta Hidraulik Indonesia (DHI) yang seluruh karyawannya didatangkan dari luar daerah.

“Mereka juga rekrut peserta Group Leader Development Program (GLDP) dari luar daerah. Padahal, di Berau masih banyak sarjana muda yang belum memiliki pekerjaan,” tambah Muhlis.

Aksi tersebut kemudian diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, yang menyatakan bahwa tuntutan para demonstran adalah bagian dari hak menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Saya sampaikan bahwa ini bukan kepentingan segelintir orang, melainkan suara masyarakat. Insyaallah dalam waktu satu minggu ke depan, akan kami jadwalkan pertemuan resmi antara Pemkab, Disnakertrans, dan manajemen PT PSG,” ujar M Said dalam keterangannya kepada awak media.

Ia juga mengingatkan agar perusahaan berhati-hati dalam mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

“Ini bukan soal teknis semata, tapi menyangkut kebijakan yang harus diluruskan. Dan kami ingin bicara langsung dengan pimpinan perusahaannya, bukan hanya HRD,” tegas M Said.

Dalam wawancara terpisah, Muhlis menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses mediasi ini. Jika dalam waktu satu minggu ke depan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun Disnakertrans, mereka mengancam akan kembali turun dengan massa lebih besar.

“Kami siap naik ke tambang dan mengambil tindakan langsung jika aspirasi ini diabaikan,” tutupnya.
(ton/eff)