Gubernur Kaltim Usulkan Kantor Badan Penghubung Seluruh Provinsi Disatukan di IKN

NUSANTARA, DIMENSINEWS – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), menyerukan perlunya sinergi dan efisiensi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam momentum pengukuhannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029, ia mengajukan gagasan strategis: agar pembangunan kantor Badan Penghubung (Banhub) seluruh provinsi di Indonesia ditempatkan dalam satu kawasan atau cluster khusus di IKN.

Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan disaksikan oleh para gubernur dari seluruh Indonesia dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus APPSI 2025–2029 yang berlangsung di Aula Gedung Kemenko I, IKN, Selasa (11/11/2025).

Rudy Mas’ud menilai, penyatuan kantor Banhub dari 38 provinsi ke dalam satu area akan memperkuat koordinasi antardaerah sekaligus mencegah terpecahnya aspirasi daerah di Ibu Kota baru.

“Kami minta 38 provinsi agar dipersiapkan, dan tentunya mewakili juga aspirasi dari teman-teman kabupaten/kota dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar nanti tidak terpecah-pecah. Kita harus di dalam satu cluster di Ibu Kota Nusantara untuk area kantor Badan Penghubung,” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini akan menciptakan pusat koordinasi yang lebih terintegrasi, memudahkan komunikasi lintas daerah, serta memastikan aspirasi pemerintah daerah dapat tersampaikan secara kolektif dan efisien kepada Pemerintah Pusat.

Peran Strategis Kantor Badan Penghubung di IKN

Gagasan tersebut menyoroti pentingnya fungsi Banhub sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Secara umum, kantor Banhub memiliki sejumlah peran vital, di antaranya:

1. Jalur Koordinasi Utama
   Banhub menjadi penghubung koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga negara, dan instansi pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan.

2. Representasi Daerah
   Kantor ini berfungsi sebagai wadah promosi potensi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata daerah, serta menarik investor nasional dan internasional.

3. Pelayanan Administratif dan Protokoler
   Menyediakan layanan administratif dan keprotokolan bagi kepala daerah maupun pejabat daerah saat melakukan kegiatan di Ibu Kota.

4. Penghimpun Aspirasi
   Berperan dalam menjembatani penyampaian isu, aspirasi, dan kebutuhan daerah kepada pembuat kebijakan di tingkat nasional.

Dengan pengelompokan kantor Banhub dalam satu kawasan di IKN, Rudy Mas’ud berharap sinergi antardaerah semakin erat, pertukaran informasi lebih cepat, dan efektivitas peran daerah sebagai mitra strategis Pemerintah Pusat dapat terus meningkat. (ADV/DISKOMINFO KALTIM)