Jamin Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Pemkab Berau Segera Validasi Data Pengalihan PBI Provinsi

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten Berau bergerak cepat merespons kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait pengalihan beban iuran BPJS Kesehatan Peserta Bantuan Iuran (PBI) ke tingkat kabupaten/kota. Langkah koordinasi dan validasi data menjadi prioritas utama guna memastikan proteksi kesehatan masyarakat tetap berjalan tepat sasaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menyatakan bahwa menyusul adanya pengalihan beban pembiayaan bagi sekitar 4.149 peserta tersebut, Pemkab Berau akan melakukan sinkronisasi data secara mendalam. Hal ini dilakukan agar beban anggaran yang dialihkan benar-benar diperuntukkan bagi warga yang berhak.

“Terkait iuran 4.149 peserta BPJS yang dikembalikan ke daerah, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai skema pembiayaannya. Ke depan, validasi ulang terhadap data dari provinsi sangat penting dilakukan,” ujar Muhammad Said.

Validasi Data untuk Ketepatan Sasaran
Pemkab Berau berupaya memastikan tidak ada duplikasi data atau pemberian subsidi kepada warga yang secara ekonomi sudah mampu. Melalui validasi ini, diharapkan database kepesertaan menjadi lebih akurat.

“Kita akan sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bisa jadi dari hasil validasi nanti jumlahnya berkurang karena ada peserta yang dari sisi kemampuan ekonomi sebenarnya tidak masuk kategori penerima subsidi. Kita ingin bantuan ini benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan,” jelasnya.

Menuju Integrasi Satu Data
Salah satu poin krusial yang ditekan Sekda adalah terciptanya konsistensi data antarinstansi. Pemkab Berau mendorong integrasi data yang padu agar tidak terjadi tumpang tindih informasi.

– Sinkronisasi Instansi: Menyamakan data dari Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau.

– Efisiensi Anggaran: Memastikan anggaran daerah terserap secara efektif dan efisien.

– Transparansi: Menciptakan sistem satu data (Single Data) agar pelayanan publik lebih akurat.

“Jangan sampai data dari masing-masing instansi berbeda. Kita harus mengarah pada satu data agar setiap kebijakan yang diambil tepat manfaat,” tambah Said.

l
Meski kebijakan ini muncul di tengah tahun anggaran, Muhammad Said menegaskan komitmen Pemkab Berau untuk tidak membiarkan masyarakat kehilangan akses layanan kesehatan. Perlindungan sosial, baik melalui BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, tetap menjadi program prioritas daerah.

“Ini adalah komitmen kita bersama. Memberikan perlindungan kesehatan adalah kewajiban pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten. Kami akan memastikan anggaran mencukupi agar masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya.

(adv/pem26/ton/hel)