Sekda Berau Tegaskan WFH ASN Bersifat Kondisional: Pelayanan Publik Tidak Boleh Terganggu

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan akan menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat terkait kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski demikian, implementasi kebijakan ini di daerah akan dilakukan secara selektif dan kondisional.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama di atas kebijakan WFH tersebut.

“Sebenarnya itu adalah anjuran dari pemerintah pusat. Artinya, kita di daerah mengikuti secara kondisional saja,” ujar Said, akhir pekan ini.

Said menjelaskan bahwa meskipun Surat Edaran (SE) dari pusat menjadi acuan, pemerintah daerah tetap akan melihat situasi riil di lapangan. Menurutnya, jangan sampai kebijakan WFH justru menghambat penyelesaian tugas-tugas pemerintahan.

“Kalau ternyata dengan WFH banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan, maka lebih baik tetap bekerja (di kantor). Kita tindak lanjuti arahan tersebut dengan catatan produktivitas tetap terjaga,” tambahnya.

Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem kerja jarak jauh ini tidak menimbulkan persoalan dalam melayani masyarakat.

Terkait mekanisme pengawasan dan pembagian tugas, Sekda menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Para pimpinan instansi bertanggung jawab penuh memastikan bawahannya tetap bekerja sesuai aturan.

“Untuk pengawasan, kami serahkan ke masing-masing perangkat daerah. Kepala Dinas harus mengawal dan membagi tugas stafnya. Yang terpenting, pelayanan tidak boleh terganggu,” tegas Said.

Selain pengawasan, pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar aturan selama masa kebijakan ini juga akan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing instansi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

(adv/pem26/ton/hel)