DPRD Berau: Pastikan Status BPJS dan Sarpras Sebelum RS Baru Beroperasi

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, memberikan catatan serius menjelang peresmian rumah sakit baru yang dijadwalkan pada 20 Mei 2026 mendatang. Ia menekankan bahwa kesiapan fisik bangunan harus dibarengi dengan kejelasan sistem layanan kesehatan dan pengelolaan lingkungan.

Edukasi Status BPJS agar Tidak Picu Polemik

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah status kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Sumadi mengingatkan pemerintah daerah untuk jujur dan transparan kepada masyarakat mengenai layanan penjaminan tersebut.

“Jangan sampai timbul polemik. Harus disampaikan sejak awal apakah rumah sakit ini sudah bisa melayani pasien BPJS atau belum. Jangan sampai masyarakat datang membawa kartu BPJS, ternyata layanan belum siap,” tegas Sumadi.

Berdasarkan data yang ada, proporsi pasien saat ini terdiri dari 55% pengguna BPJS dan 45% pasien mandiri atau perusahaan. Tanpa kejelasan status BPJS, dikhawatirkan operasional rumah sakit baru tidak akan maksimal dalam menyerap kunjungan pasien.

Kesiapan Fisik dan Kapasitas Layanan

Terkait infrastruktur, Sumadi melaporkan bahwa saat ini tersedia 120 tempat tidur (bed) dari satu bangunan yang telah siap. Ia mendorong agar sisa pengerjaan lainnya segera dirampungkan agar tidak menghambat pelayanan publik.

Di sisi lain, ia setuju bahwa rumah sakit harus segera difungsikan untuk menghindari depresiasi bangunan. “Kita optimis untuk segera dibuka. Jika bangunan terlalu lama tidak dipakai, justru berisiko mengalami kerusakan,” tambahnya.

Rekomendasi Pengelolaan Sampah (TPA)

Tak hanya soal fasilitas medis, Sumadi juga memberikan instruksi tegas kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait sistem pembuangan sampah.

Target Utama Pengelolaan Lingkungan:
1.Batas Waktu: Juni 2026.
2.Target Teknis: Menghapuskan sistem pembuangan terbuka (open dumping).
3.Harapan: DLHK dapat mengantisipasi dampak lingkungan di sekitar area fasilitas publik.

Sumadi berharap seluruh catatan ini, mulai dari edukasi kepesertaan BPJS hingga pembenahan TPA, dapat ditindaklanjuti secara cepat oleh dinas terkait sebelum operasional resmi dimulai.

(adv/dprd26/ton/hel)