Bukan Sekadar Formalitas, Rekomendasi LKPJ Jadi ‘Peta Jalan’ Perbaikan Pelayanan Publik Berau

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkomitmen menjadikan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai kompas utama dalam mempertajam arah pembangunan tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026).

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyatakan bahwa setiap catatan strategis yang disampaikan legislatif merupakan masukan penting untuk menyempurnakan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menurutnya, masukan tersebut adalah bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah semakin selaras dengan kebutuhan warga Bumi Batiwakkal.

“Rekomendasi ini bukan sekadar dokumen rutin, melainkan bahan pertimbangan mendasar bagi kami dalam melaksanakan agenda pembangunan ke depan agar lebih partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Gamalis di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau.

Prestasi WTP dan Komitmen Evaluasi
Dalam kesempatan tersebut, Gamalis memaparkan capaian membanggakan Pemkab Berau yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Meski demikian, ia tetap rendah hati mengakui adanya kekurangan yang harus dibenahi, terutama menyangkut kepuasan publik.

“Kami berterima kasih kepada DPRD dan seluruh pihak yang memberikan kritik konstruktif. Kemitraan yang harmonis ini sangat diperlukan agar roda pemerintahan tetap berjalan pada alur yang semestinya, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sorotan Legislatif: Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Di sisi lain, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, saat memimpin rapat menjelaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan dewan bertujuan untuk memastikan APBD dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok. Meski indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM menunjukkan tren positif, DPRD tetap memberikan catatan kritis pada beberapa sektor.

“Kami menyoroti belum optimalnya pemerataan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang kami berikan adalah dokumen strategis yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah,” tegas Dedy.

Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan harus diperkuat agar ketergantungan pada sektor tertentu dapat mulai dialihkan ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan.

Rapat paripurna ini diakhiri dengan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif untuk mengawal sisa target pembangunan tahun 2026 secara bersama-sama, dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang sejajar.

(adv/pem26/ton/hel)