DPRD Berau Desak Pemerataan Nakes dan Larang Mutasi Cepat

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau tahun 2025. Fokus utama legislatif tertuju pada ketimpangan pelayanan serta manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai menghambat akses kesehatan masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, saat membacakan rekomendasi LKPJ menekankan sejumlah poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Kesehatan.

“DPRD mendesak pemerintah daerah untuk memenuhi penempatan tenaga kesehatan (nakes) secara merata di seluruh kecamatan, bahkan harus mampu menjangkau setiap kampung,” tegas Subroto dalam rapat paripurna, Senin (4/5/2026).

Subroto turut menyoroti tren mutasi nakes yang dianggap terlalu cepat, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil. Ia meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut karena berdampak buruk pada stabilitas pelayanan.

“Pemerintah perlu meninjau kembali status CPNS maupun PNS yang mengisi formasi di puskesmas pedalaman, pesisir, hingga kepulauan agar tidak dimutasi terlalu cepat. Fenomena ini mengganggu pelayanan dan bertentangan dengan aturan kepegawaian,” ungkapnya.

Bahkan, DPRD meminta Dinas Kesehatan segera mengembalikan nakes yang sudah terlanjur dimutasi sebelum masa tugas minimumnya berakhir ke posisi penempatan semula.

Selain urusan SDM, pengawasan terhadap ketersediaan logistik medis juga menjadi sorotan. Subroto meminta Dinas Kesehatan memperketat kontrol di seluruh rumah sakit dan puskesmas guna mengantisipasi keluhan masyarakat terkait kekosongan obat.

“Koordinasi rantai pasok harus dipastikan berjalan lancar. Jangan sampai ada fasilitas kesehatan yang mengalami krisis obat-obatan,” imbuhnya.

Menutup penyampaiannya, Subroto mendesak pemenuhan tenaga dokter di fasilitas kesehatan yang masih kekurangan tenaga medis dan meminta evaluasi total terhadap kinerja pelayanan.

“DPRD meminta Dinas Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit dan puskesmas yang tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya.

(adv/dprd26/ton/hel)