![](https://dimensinews.id/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250830-WA0161.jpg")
TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil langkah strategis dalam memperkuat perencanaan kependudukan lima tahun ke depan. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Pemkab Berau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Berau Periode 2025-2029.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kakaban Setda Berau pada Kamis (4/6/2026) ini, dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, perwakilan dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim akademisi dari Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Mengubah Tantangan Demografi Menjadi Prestasi
Dalam sambutannya, Sekda Berau, Muhammad Said, menyoroti momentum emas Indonesia yang saat ini tengah diuntungkan oleh fenomena bonus demografi. Menurutnya, jumlah penduduk yang besar harus mampu dikonversi menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
“Secara fakta kita diuntungkan dengan bonus demografi, di mana jumlah penduduk semakin besar. Namun tantangannya, apakah jumlah yang besar ini berkontribusi baik terhadap pembangunan? Jangan sampai jumlah penduduknya banyak, tapi justru membawa lebih banyak masalah daripada prestasi,” tegas Muhammad Said.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penyusunan PJPK ini sangat krusial. Dokumen ini akan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi program kependudukan secara maksimal.
Sinergi Kolektif, Bukan Kerja Sendirian
Lebih lanjut, Muhammad Said mengingatkan bahwa urusan kependudukan bukanlah tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lintas sektor. Ia meminta ego sektoral dikesampingkan demi melahirkan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata.
“Tentu ini adalah kerja kolektif. Jangan sampai ada anggapan karena leading sector-nya di DPPKBP3A, lalu instansi lain menyerahkan semua urusan ke sana. Kita juga butuh bimbingan dan masukan dari akademisi agar indikator dan penilaian yang kita susun benar-benar objektif dan terukur,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Kepala DPPKBP3A Berau, Warji, menjelaskan bahwa penyusunan PJPK ini merupakan amanat langsung dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman operasional pembangunan kependudukan di Bumi Batiwakkal untuk lima tahun ke depan.
Warji mengingatkan kepada seluruh OPD yang hadir untuk menyajikan data yang akurat, karena data tersebut akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan operasional. Cakupan Data Sektoral PJPK yakni Angka kemiskinan daerah, Kualitas dan akses pendidikan dan Tata kelola administrasi kependudukan.
“PJPK ini adalah rencana strategis dan operasional. Melalui dokumen ini, pemerintah daerah dapat menentukan intervensi kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” pungkas Warji.
Dengan tersusunnya peta jalan ini, Pemkab Berau berkomitmen untuk mencetak generasi yang berkualitas dan memastikan pertumbuhan penduduk berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan daerah.
(adv/pem26/ton/hel)
