Terkendala Anggaran, Pembangunan Kantor BNNK Berau Terancam Molor

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Berau terus dimatangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Meski Surat Keputusan (SK) pendirian lembaga vertikal ini telah resmi ditandatangani oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, realisasi pembangunan gedung kantor definitifnya diprediksi bakal molor akibat kendala anggaran.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Salim, menjelaskan bahwa langkah selanjutnya kini tinggal menunggu lampu hijau dari BNN Pusat. Tim dari pusat pun dijadwalkan segera turun ke lapangan untuk meninjau kelayakan serta strategisnya lokasi yang disiapkan Pemkab Berau di Kecamatan Gunung Tabur.

Namun, persoalan klasik terkait anggaran membayangi proyek fisik ini. Salim menerangkan, berdasarkan regulasi yang berlaku, pembangunan fisik gedung seharusnya menjadi ranah dan kewajiban BNN Pusat, sementara pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan lahan.

“Aturannya, pembangunan itu ranah BNN Pusat dan pemda yang menyiapkan lahan. Namun, tampaknya anggaran pembangunan kemungkinan besar justru dibebankan ke daerah. Sementara kita tahu sendiri, saat ini Transfer ke Daerah (TKD) sudah tidak ada, sehingga realisasinya pasti akan sedikit molor,” ujar Salim.

Sewa Gedung Jadi Solusi Sementara
Menyikapi keterbatasan fiskal tersebut—ditambah urgensi kehadiran BNNK di tingkat kabupaten—Pemkab Berau tidak tinggal diam. Sebagai langkah taktis, Bupati Berau berencana menyewa bangunan untuk dijadikan kantor sementara sembari menunggu kesiapan anggaran daerah. Langkah ini diambil guna memenuhi anjuran BNN Pusat yang menekankan pentingnya kehadiran BNNK di setiap kabupaten/kota.

“Solusi dari Ibu Bupati, kita akan sewa tempat dulu untuk kantor sementara BNNK Berau, tentunya setelah mendapat persetujuan dari BNN Pusat dan BNN Provinsi,” jelasnya.

Meski demikian, anggaran sewa rumah atau gedung yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah per tahun ini masih harus digodok oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Salim menyebut, usulan anggaran sudah masuk ke TAPD, tetapi eksekusinya tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Kemungkinan baru bisa dianggarkan pada APBD Perubahan nanti, atau menyeberang ke tahun depan,” imbuhnya.

Persiapan Struktur Organisasi dan Program P4GN
Di samping mematangkan infrastruktur, Pemkab Berau bergerak cepat melengkapi struktur organisasi. Pemda telah melayangkan surat resmi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur untuk menunjuk perwira yang akan menakhodai BNNK Berau.

“Kami sudah menyurati Polda Kaltim untuk penunjukan Kepala BNNK Berau. Biasanya dari unsur kepolisian dengan pangkat minimal Kompol (satu melati),” kata Salim.

Sembari menunggu BNNK Berau resmi beroperasi penuh untuk mengambil alih fungsi penindakan dan pemberantasan, Pemkab Berau memastikan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak akan kendor.

Melalui Kesbangpol Berau, fungsi koordinasi dan edukasi akan tetap digencarkan secara masif kepada masyarakat.

“Untuk fungsi pemberantasan nantinya akan menjadi ranah penuh BNNK. Sementara ini, kami di Kesbangpol tetap memaksimalkan fungsi sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta keluarga agar menjauhi bahaya narkoba,” pungkasnya.

(ton/hel)