Bupati Berau Desak Evaluasi Sistem QRIS UMKM

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menunjukkan komitmen kuat dalam memodernisasi ekosistem keuangan daerah. Selain memperluas akses transaksi perbankan, langkah ini diambil untuk menyukseskan implementasi pembayaran digital bagi masyarakat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efektif, dan transparan. Sistem non-tunai ini diharapkan bisa memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari.

Namun, meski edukasi gencar dilakukan, implementasi di lapangan rupanya masih membentur kerikil. Bupati menyoroti performa teknis perbankan—khususnya terkait kecepatan pemrosesan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)—yang dinilai belum maksimal.

Ia mengingatkan, sistem digital yang lambat bisa menjadi bumerang yang membuat masyarakat enggan beralih dari uang tunai. Saat ini, keluhan terbesar justru datang dari para pedagang dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masalah utamanya adalah lambatnya proses klaim atau pencairan dana (settlement) dari transaksi QRIS ke rekening pedagang. Dampaknya, banyak pedagang yang akhirnya menolak pembayaran digital dan meminta konsumen tetap membayar dengan uang tunai.

Rata-rata masyarakat akhirnya jadi kurang suka dan meminta konsumen tidak menggunakan QRIS. Padahal dari pemerintah sudah mengedukasi mereka untuk beralih ke digital. Namun ketika ditanya alasannya, ternyata karena klaim dananya lambat masuk.

Fenomena hari ini menunjukkan masyarakat mulai malas membawa dompet tebal atau uang tunai dalam jumlah besar. Mayoritas konsumen kini lebih nyaman mengandalkan smartphone untuk segala urusan pembayaran.

Namun di sisi lain, Pemkab Berau mengingatkan bahwa pelaku usaha kecil sangat bergantung pada perputaran modal yang cepat. Jika dana hasil penjualan mandek di sistem perbankan, arus kas (cash flow) UMKM pasti terganggu.

Menyikapi aspirasi dan jeritan para pelaku usaha tersebut, Pemkab Berau secara tegas meminta pihak perbankan untuk segera melakukan langkah nyata. Pihak bank dituntut untuk melakukan upgrade sistem digital demi meminimalisir delay, mempercepat proses pencairan dana agar bisa masuk secara real-time, serta mengoptimalkan layanan konsumen dalam merespons cepat keluhan teknis dari pedagang.

Melalui evaluasi dan perbaikan berkala dari pihak perbankan, Pemkab Berau optimis program digitalisasi daerah dapat berjalan optimal secara menyeluruh, tanpa harus mengorbankan kelancaran roda usaha masyarakat.

(adv/pem26/ton/hel)