Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Berau Sukses Amankan Opini WTP 9 Kali Beruntun

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Nota pertanggungjawaban ini diserahkan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam Rapat Paripurna DPRD Berau di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Tanjung Redeb, Senin (29/6/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Sri Juniarsih menegaskan bahwa agenda ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan transparansi kepala daerah kepada masyarakat melalui legislatif.

“Penyampaian ini bertujuan memberikan gambaran riil mengenai pelaksanaan APBD sepanjang tahun lalu, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan ke depan,” ujar Bupati.
Catatan Emas: 9 Kali WTP Berturut-turut!

Kabar membanggakan turut mewarnai jalannya paripurna. Bupati mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau TA 2025 telah rampung diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Audit ketat tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan interim selama 30 hari dan pemeriksaan terinci penentuan opini selama 30 hari yang mencakup pengendalian intern serta kepatuhan undang-undang. Hasilnya pun luar biasa.

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI per tanggal 22 Mei 2026, Pemkab Berau kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan ini menjadi yang ke-9 kalinya secara berturut-turut, atau yang ke-13 kalinya secara keseluruhan,” ungkap Sri Juniarsih disambut apresiasi forum.

Meski kembali menyabet predikat tertinggi, bupati perempuan pertama di Berau ini memastikan pihaknya tidak akan berpuas diri. Pemkab Berau berkomitmen penuh untuk memberikan perhatian khusus terhadap catatan-catatan kecil dari BPK guna perbaikan sistem ke depan.

Transparansi Anggaran: Bedah Realisasi APBD TA 2025

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Sri Juniarsih memaparkan secara rinci potret realisasi keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025:

Pendapatan Daerah

Dari target anggaran sebesar Rp5,3 triliun, Pemkab Berau berhasil merealisasikan Rp5,07 triliun atau mencapai 94,48 persen. Belum tercapainya target 100 persen ini disebabkan oleh Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang belum sepenuhnya disalurkan, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Sumber Daya Alam.

Belanja Daerah

Dialokasikan sebesar Rp6,04 triliun, realisasi belanja daerah menyentuh angka Rp5,4 triliun atau 90,58 persen. Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp568 miliar yang dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja di setiap SKPD serta beberapa pekerjaan fisik yang belum rampung total di akhir tahun anggaran.

Defisit Riil

Lantaran realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target penuh, terjadi defisit realisasi sebesar Rp400 miliar.

Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan daerah bergerak kokoh di angka Rp673 miliar (100 persen), yang bersumber dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

SiLPA Tahun Berjalan

Total SiLPA tahun berjalan tercatat sebesar Rp272 miliar. Angka ini diperoleh dari hasil penjumlahan realisasi pembiayaan netto (Rp673 miliar) dikurangi defisit belanja (Rp400 miliar).

Melalui penyampaian laporan keuangan yang transparan, akurat, dan tepat waktu ini, Bupati berharap seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah dapat terus dikendalikan dengan optimal. Semua demi satu muara utama: intervensi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

(adv/pem26/ton/hel)