Masuk Kategori Kurang Inovatif, Pemkab Berau Gelar Bimtek Indeks Inovasi Daerah 2026

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bergerak cepat membenahi tata kelola dan pelaporan inovasi daerah. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkab Berau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat RPJPD Bapperida, Tanjung Redeb, Rabu (5/8/2026).

Langkah evaluasi menyeluruh ini diambil menyusul raihan skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hanya mencapai 32,47, sehingga masuk dalam predikat Kurang Inovatif.

Bimtek dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Berau, Andi Marewangeng, yang hadir mewakili Wakil Bupati Berau, Gamalis.

Inovasi Melimpah, Kendala di Penginputan Data
Dalam sambutannya, Andi Marewangeng menegaskan bahwa hasil penilaian Kemendagri tersebut harus dijadikan pecutan dan momentum pembenahan bersama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, Kabupaten Berau sebenarnya memiliki banyak karya inovasi—termasuk berbagai aksi perubahan dari peserta Pelatihan Kepemimpinan (PKP, PKA, dan PKN/PKM)—namun belum terlaporkan secara optimal ke dalam sistem penilaian nasional.

“Hasil ini harus menjadi momentum perbaikan. Sebenarnya inovasi kita cukup banyak, namun sayangnya tidak semuanya terinput ke dalam sistem yang menjadi indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah. Saya sangat berharap tahun ini skor kita bisa melonjak signifikan sebagai wujud komitmen mendorong pembangunan daerah,” ujar Andi.

Ia mengingatkan, di tengah dinamika masyarakat yang makin kompleks, inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pelayanan publik dan memantapkan tata kelola pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Inovasi Bukan Cuma Aplikasi, Tapi Solusi Real Masyarakat

Andi meluruskan persepsi bahwa inovasi tidak selalu harus berupa aplikasi digital atau teknologi canggih. Inovasi bisa dimulai dari perubahan pola pikir (mindset), penyederhanaan birokrasi, hingga kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Indeks Inovasi Daerah bukan sekadar penilaian administratif di atas kertas. Saya ingatkan seluruh perangkat daerah agar jangan berorientasi pada pemenuhan dokumen semata, tetapi benar-benar melahirkan inovasi dari kebutuhan riil masyarakat. Inovasi yang baik adalah yang menyelesaikan masalah, memangkas biaya, dan meningkatkan kualitas layanan,” tegasnya.

Target Tiap SKPD: Minimal Satu Inovasi Unggulan

Menimbang potensi besar yang dimiliki Berau—mulai dari pariwisata kelas dunia, sumber daya alam, perikanan, pertanian, hingga ekonomi kreatif—Andi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bergerak aktif dan tidak pasif.

Pemkab Berau menginstruksikan setiap SKPD untuk wajib melahirkan minimal satu inovasi unggulan yang terukur dan berdampak nyata.

“Saya berharap budaya inovasi menjadi budaya kerja seluruh ASN di Kabupaten Berau. Mari kita hadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan membahagiakan masyarakat demi mewujudkan Berau yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkas Andi.

(ton/hel)