HNSI Berau Desak Peningkatan Pengawasan Perairan di Tengah Maraknya Illegal Fishing

oleh -11 views

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Berau menyoroti maraknya aksi illegal fishing—seperti penggunaan bom ikan dan kompresor—serta invasi nelayan pemukat dari luar daerah di area rumpon nelayan lokal. Fenomena ini dinilai kian meresahkan dan mengancam keberlangsungan ekosistem laut serta perekonomian masyarakat pesisir.

Ketua HNSI Berau, Suriadi Marzuki, mengungkapkan bahwa praktik penangkapan ikan destruktif tersebut dampaknya semakin meluas sejak kewenangan pengawasan sumber daya kelautan berpindah dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi.

“Dulu saat kewenangan pengawasan masih berada di tingkat kabupaten, upaya meminimalisir pelanggaran bisa dilakukan lebih cepat. Sekarang, kendalanya ada pada keterbatasan anggaran pengawasan di tingkat provinsi dengan wilayah cakupan laut yang sangat luas,” ujar Suriadi.

Keterbatasan alokasi anggaran tersebut membuat pengawasan lapangan kurang maksimal, sehingga ruang gerak pelaku illegal fishing kian leluasa. Selain bom dan kompresor, ancaman lain datang dari pemukat luar daerah yang masuk ke kawasan rumpon nelayan lokal. Mereka tidak hanya merusak sarana tangkap, tetapi juga memindahkan hasil tangkapan langsung ke luar daerah tanpa melalui pasar Berau.

Dampak dari lemahnya pengawasan dan maraknya pelanggaran ini berimbas langsung pada penurunan hasil tangkap nelayan tradisional yang masih mengandalkan alat tangkap ramah lingkungan.

Guna merespons persoalan tersebut, HNSI akan menginventarisasi data serta memetakan titik-titik rawan di wilayah perairan Berau. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan resmi kepada DPD HNSI Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi.

“Secara kewenangan eksekusi, organisasi kami memang terbatas pada pemberian masukan dan dorongan kebijakan. Namun kami tegaskan, jika hal ini terus dibiarkan tanpa koordinasi intensif antara pemerintah daerah, instansi provinsi, dan pihak terkait, ekosistem laut Berau akan hancur dan wilayah tangkap nelayan kita makin rusak,” pungkasnya.

(ton/hel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.