Pemkab Berau Sampaikan Aspirasi Pembangunan ke Kementerian Keuangan

JAKARTA, DIMENSINEWS — Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan daerah. Langkah strategis ini ditempuh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dengan melakukan audiensi bersama jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Said, Kepala BPKAD Sapransyah, Kepala Bapenda Djupiansyah Ganie, serta Kepala Bapperida Endah Ernany Triariani.

Rombongan Pemkab Berau diterima langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti bersama Direktur Dana Transfer Umum Sandy Firdaus.

Sri Juniarsih mengungkapkan, audiensi ini menjadi momentum penting untuk memaparkan berbagai persoalan riil dan kebutuhan mendesak masyarakat Berau secara langsung kepada pengambil kebijakan fiskal nasional.

“Kami menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau. Mulai dari pariwisata dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, semuanya kami sampaikan,” ujar Sri Juniarsih.

Menurutnya, pemaparan langsung secara komprehensif ini diperlukan agar pemerintah pusat mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan, sehingga dukungan kebijakan maupun anggaran dapat lebih tepat sasaran.

Dari pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah poin solusi strategis yang akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Ia optimistis hasil komunikasi intensif dengan Kemenkeu ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan daerah.

“Alhamdulillah kami mendapatkan solusi. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Berau dan dapat dirasakan sesegera mungkin,” tambahnya.

Ke depan, Pemkab Berau berkomitmen untuk terus menjaga sinergi dan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai krusial guna mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(adv/pem26*/pro/hel)