APBD Perubahan Berau 2026 Disahkan, Fraksi NasDem Titip Pesan Keras Soal Skala Prioritas

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna, Rabu (30/9/2026) lalu. Di balik pengesahan tersebut, Fraksi Partai NasDem memberikan catatan penting mengenai tantangan fiskal dan pentingnya ketajaman alokasi anggaran.

Pendapat akhir Fraksi NasDem yang disampaikan oleh anggotanya, Sujarwo, membeberkan bahwa proses pembahasan KUA-PPAS 2026 sempat memakan waktu yang cukup panjang akibat dinamika anggaran. Kendati demikian, komitmen bersama demi kepentingan masyarakat membuat pembahasan ini tuntas tepat waktu sesuai batas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Meskipun pembahasan memerlukan waktu yang cukup lama, namun atas dasar kepentingan masyarakat yang lebih luas, akhirnya dapat diselesaikan tepat sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Sujarwo.

Riil Kondisi Keuangan: Pendapatan Naik, Belanja Membengkak
Dalam kesempatan itu, Sujarwo juga blak-blakan membeberkan kondisi riil keuangan daerah yang tengah mengalami defisit. Berdasarkan postur anggaran terbaru:

Pendapatan Daerah: Meningkat dari proyeksi awal Rp2,724 triliun menjadi Rp3,674 triliun.

Belanja Daerah: Melonjak signifikan dari Rp3,412 triliun menjadi Rp3,946 triliun.

Defisit Anggaran: Selisih pengeluaran tersebut memicu defisit pembiayaan sebesar Rp272 miliar, yang akhirnya ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Menurutnya, pembengkakan defisit ini dipicu oleh dua faktor utama dari pusat: pemotongan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta tertundanya pencairan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya masuk pada anggaran perubahan.

Tekankan Skala Prioritas
Menghadapi keterbatasan fiskal di ujung tahun anggaran ini, Fraksi NasDem melayangkan catatan kritis kepada Pemerintah Kabupaten Berau agar tidak asal membelanjakan anggaran. Pembangunan dinilai harus tetap berjalan secara terarah lewat skala prioritas.

“Fraksi Partai NasDem mengingatkan agar pembangunan tetap dilakukan secara arsitektural dalam skala prioritas pada hal-hal yang sifatnya penting dan mendesak di tengah keterbatasan fiskal APBD 2026. Ini penting untuk menjamin tetap berlangsungnya pembangunan di Kabupaten Berau,” tegas Sujarwo.

Menutup pandangan Fraksi Nasdem, bahwa Fraksi NasDem akan terus berdiri di garis depan dalam mengawal kemajuan ‘Bumi Batiwakal’ agar kebijakan fiskal benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat luas.

(ton/hel)