Menjaga Masa Depan Penyu Berau, Pembentukan Unit Konservasi Penyu Disiapkan

oleh -165 views
Pulau Balikukup, Kabupaten Berau, menjadi salah satu lokasi penting bagi upaya konservasi penyu di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS). foto YKAN

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS  — Kabupaten Berau memegang peranan vital sebagai bagian dari bentang laut Sulu-Sulawesi di kawasan Segitiga Terumbu Karang dunia. Wilayah ini dikenal luas sebagai habitat penyu hijau (Chelonia mydas) terbesar di Indonesia sekaligus jalur migrasi bagi berbagai spesies laut bernilai ekologis tinggi.

Kelestarian satwa dilindungi tersebut sangat bergantung pada kondisi ekosistem pesisirnya. Keanekaragaman hayati yang tinggi—mulai dari terumbu karang, padang lamun, mangrove, hingga pantai tempat penyu bertelur—menjadi fondasi utama penopang kehidupan biota laut di perairan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS), Kalimantan Timur.

Sebagai langkah nyata menjaga ekosistem tersebut, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL), serta lembaga terkait menggelar sosialisasi perlindungan penyu dan pengenalan Unit Konservasi Penyu (UKP). Kegiatan yang didukung oleh program Solutions for Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle (SOMACORE) ini berlangsung pada Oktober lalu di Kampung Balikukup, Teluk Sulaiman, dan Teluk Sumbang.

Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmadiy, menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan wilayah pesisir yang tidak hanya berfokus pada individunya, melainkan juga lingkungan tempat satwa tersebut berkembang biak.

“Pengelolaan kawasan pesisir perlu memperhatikan keberadaan habitat penting penyu, terutama pantai yang menjadi lokasi peneluran. Perlindungan tidak hanya ditujukan pada penyu sebagai satwa, tetapi juga lingkungan tempatnya berkembang biak. Karena itu, pengelolaan kawasan perlu mempertimbangkan aktivitas manusia agar tidak mengganggu keberadaan dan keberlangsungan habitat penyu,” ujar Irhan.

Meski mengusung nama Unit Konservasi Penyu, Irhan menjelaskan bahwa cakupan kerja UKP dirancang secara luas. Kehadirannya diharapkan mampu mendorong perlindungan pantai peneluran, habitat pesisir, serta perairan sekitarnya yang kaya akan keanekaragaman hayati. Sosialisasi ini sekaligus menjadi langkah awal membangun pemahaman bersama sebelum UKP resmi dibentuk di tingkat kampung.

Melalui wadah ini, masyarakat pesisir yang berinteraksi langsung dengan kawasan tersebut diharapkan memiliki peran dan payung hukum yang lebih jelas dalam mendukung pengelolaan bersama pemerintah dan pengelola kawasan.

“Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman sekaligus persiapan pembentukan UKP di tingkat kampung. Melalui keterlibatan masyarakat, mereka diharapkan memiliki wadah dan peran yang lebih jelas dalam mendukung pengelolaan serta perlindungan penyu bersama pemerintah dan pengelola kawasan,” ungkapnya.

Selain itu, pembentukan UKP merupakan instrumen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membangun kemitraan formal dengan masyarakat.

Melalui UKP, kelompok masyarakat yang selama ini aktif melindungi penyu akan diangkat menjadi kelompok binaan pemerintah. Mereka nantinya akan memperoleh pendampingan serta kejelasan tanggung jawab, yang sekaligus memberikan kepastian hukum dalam menjalankan aksi konservasi agar sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah ini diharapkan membuat upaya konservasi penyu di Berau berjalan semakin efektif, demi menjaga kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang.

(ton/hel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.