Sumadi Dorong Penguatan BUMDes dan Koperasi: Jangan Sekadar Ganti Nama

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi, menekankan pentingnya sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih yang mulai terbentuk di sejumlah kampung. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Berau serius memperkuat keduanya sebagai instrumen utama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Menurutnya, koperasi tidak boleh sekadar menjadi wajah baru dari BUMDes, apalagi jika hanya mengganti nama tanpa memberikan nilai tambah. Sumadi menegaskan bahwa idealnya, koperasi dan BUMDes saling melengkapi dalam mengelola potensi ekonomi desa.

“BUMDes ini sudah berjalan. Jangan sampai koperasi hanya berganti nama dari BUMDes. Idealnya, dua-duanya bisa saling mengisi. BUMDes yang belum dikerjakan bisa dijalankan koperasi,” ucap Sumadi.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengesahan 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Sumadi yang juga anggota Fraksi PKS itu menekankan, kehadiran koperasi harus menjadi solusi baru yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat, bukan menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau dualisme peran.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemisahan struktur kepengurusan antara BUMDes dan koperasi agar tidak terjadi konflik kepentingan yang bisa mengganggu tata kelola.

“Mudah-mudahan tidak ada yang jadi ketua di dua tempat. Itu rawan terjadi. Kolaborasi lebih baik, tapi tetap harus ada pengawasan dari Diskoperindag maupun pengelola BUMDes,” tegasnya.

Sumadi turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana koperasi yang berasal dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, pengurus koperasi harus memahami regulasi agar tidak terjebak dalam masalah hukum akibat kesalahan pengelolaan dana.

“Gunakan dana sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang terjerat hukum hanya karena tidak tahu aturannya. Dana memang tidak besar, tapi kalau salah kelola bisa jadi masalah,” ujarnya.

Agar koperasi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, Sumadi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat aktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan teknis. Ia menilai pendampingan ini penting agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

“Kami akan sampaikan ke OPD supaya bantu pengawasan, jadi tetap ada kolaborasi. Dewan juga ikut awasi. Jangan sampai nanti ada temuan atau sampai dibawa ke RDP. Kita hindari itu,” tuturnya.

Sumadi pun menyoroti potensi koperasi dalam membuka lapangan kerja baru. Ia berharap koperasi yang dikelola dengan baik bisa membantu mengurangi pengangguran, terutama di tengah lesunya daya serap sektor swasta.

“Kalau dari koperasi bisa menyerap lima tenaga kerja saja, dari ratusan koperasi itu bisa seribu lebih tenaga kerja. Syukur-syukur bisa lebih. Ini potensi besar jika benar-benar dikelola,” pungkasnya.

(adv/dprd25/si)