Tekan Angka Miskin Jadi 5,08 Persen, Wabup: Fokus Kemandirian!

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mencatat kinerja positif yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di Berau berhasil ditekan hingga mencapai 5,08 persen pada tahun 2024, sebuah penurunan drastis dari 6,3 persen di tahun 2021.

Penurunan ini terungkap dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Berau Tahun 2024, yang disampaikan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis. Acara tersebut berlangsung pada Selasa (18/11/2025) di Hotel Palmy Exclusive, Tanjung Redeb.

6.000 Warga Keluar dari Garis Kemiskinan
Wakil Bupati Gamalis menjelaskan bahwa tren penurunan selama periode 2021-2024 menunjukkan hasil kerja keras Pemkab dan seluruh pemangku kepentingan.

“Berdasarkan hasil analisis LP2KD, dapat disimpulkan bahwa sekitar 6.000 warga Berau telah berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam kurun waktu tersebut,” terang Gamalis

Meskipun target 5,0 persen belum sepenuhnya tercapai, ia menekankan bahwa capaian ini merupakan potret nyata konvergensi program yang berhasil.

Selain angka kemiskinan, dua indikator penting lainnya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan:
• Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 0,95 menjadi 0,41.
• Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,20 menjadi 0,07.

“Dengan kata lain, masyarakat miskin kita tidak hanya berkurang jumlahnya, tetapi juga semakin dekat dengan garis kesejahteraan,” jelasnya, menyoroti bahwa intensitas dan kesenjangan kemiskinan juga telah berkurang.

Gamalis menerangkan bahwa keberhasilan ini dicapai melalui konvergensi berbagai program yang terintegrasi dan berbasis data akurat. Program-program tersebut meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH).
• Bantuan pangan non tunai.
• Pemberdayaan ekonomi berbasis Kampung.
• Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
• Pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan penghubung desa.
“LP2KD ini bukan hanya laporan administratif, tetapi merupakan potret nyata hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” tambahnya.

Tantangan dan Arah Kebijakan Baru
Namun demikian, hasil evaluasi LP2KD juga mengidentifikasi tantangan berat yang harus dihadapi Pemkab ke depan.
Kemiskinan Spasial dan Efektivitas Belanja
Gamalis menyoroti tantangan yang bersifat spasial, di mana kemiskinan masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, seperti kawasan pesisir, pedalaman, dan daerah terpencil. Selain itu, masalah kemiskinan perempuan dan anak juga masih menjadi fokus, ditandai dengan partisipasi kerja perempuan yang relatif rendah serta tingginya angka anak tidak sekolah di beberapa kampung.

Di sisi anggaran, LP2KD mencatat bahwa total belanja fungsi kemiskinan pada 2024 mencapai Rp571 miliar (sekitar 10,87 persen dari APBD). Namun, efektivitas belanja publik ini masih perlu diperkuat.

“Efektivitas sosialnya masih moderat, dengan elastisitas belanja sosial terhadap penurunan kemiskinan sebesar -0,18,” ungkap Gamalis. Ini berarti setiap kenaikan 1 persen belanja sosial hanya menurunkan kemiskinan sekitar 0,18 persen.

Menyikapi temuan ini, Wakil Bupati Gamalis menegaskan perlunya pergeseran paradigma. Meskipun Pemkab berada di jalur yang benar, langkahnya belum cukup jauh.

“Diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan, dari bantuan sementara menuju penguatan kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkas Gamalis, menekankan bahwa LP2KD harus dijadikan pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

(adv/pem25*/ton/hel)