Pengelolaan Keuangan Kampung Perlu Pengawasan

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas meminta pemerintah kampung untuk mengelola keuangan kampung secara baik. Hal itu disampaikannya mengingat belakangan terkuak kabar terjadinya kasus korupsi yang melibatkan kepala kampung.

Untuk mencegah terjadinya masalah itu, Bupati Sri meminta OPD terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Berau.

“Keuangan kampung memang perlu diawasi. Sehingga saya minta  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, dapat membangun kerja sama dengan aparat keamanan khususnya kejaksaan dalam mengawasi pengelolaan itu,” ungkapnya.

Menyambut saran Bupati Sri itu, DPMK Berau bersama Kejaksaan Negeri Berau (Kejari) Berau menggelar Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program itu pun dilaksanakan di sejumlah kampung di Berau.

“Tahun 2024, Program Jaga Desa terjadi di 84 kampung,” terang Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu.

Disampaikannya, dalam surat yang dikeluarkan pihaknya 25 April 2024 lalu, selain memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung, program itu juga dilaksanakan demi menyukseskan 9 Program Nawacita Presiden RI.

“Sehingga kami bersinergi dengan Kejari Berau dan melaksanakan sosialisasi program itu di sembilan kecamatan,” imbuhnya.

Menanggapi media ini terkait apakah program tersebut juga dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya kasus korupsi yang akhir-akhir ini melibatkan kepala kampung, Tenteram enggan berkomentar.

“Sudah jelas di sini. Itu program pendampingan kejaksaan terhadap pemerintah kampung,” tegasnya.

Untuk diketahui, sembilan kecamatan yang mendapat sosialisasi program itu yakni Kecamatan Pulau Derawan, Maratua, Segah, Kelay, Biduk-Biduk, Batu Putih, Talisayan, Biatan, dan Tabalar.

Demi mencapai maksud program itu, sosialisasi pun sudah mulai digencarkan sejak 29 April 2024 dan berakhir pada 15 Mei 2024. (Adv/Pem/Jo)