Sekda Muhammad Said Tekankan Literasi Digital bagi ASN Berau

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menekankan pentingnya literasi digital bagi seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Rabu (22/4/2026), di Ruang Rapat Sangalaki Setda Berau.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Berau, Muhammad Said menyoroti tantangan besar di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, arus informasi yang begitu cepat sering kali memicu kebingungan dalam membedakan fakta dan opini atau bahkan berita bohong (hoax).

“Dengan berkembangnya teknologi saat ini, kita terkadang bingung membedakan mana informasi yang jujur, mana yang betul, dan mana yang salah. Bahkan informasi yang kita baca hari ini bisa sangat cepat berubah,” terangnya di hadapan 120 peserta yang hadir secara luring maupun daring.

Lindungi Generasi Muda dan Jaga Rahasia Negara
Said memberikan perhatian khusus kepada generasi muda yang dianggap paling rentan terhadap pengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi teladan dalam menyaring informasi sebelum membagikannya.

Selain literasi secara umum, Sekda juga memberikan peringatan keras kepada ASN mengenai etika di media sosial dan perlindungan data. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi.

“ASN harus lebih berhati-hati dalam mendokumentasikan dan membagikan kegiatan. Keterbukaan informasi bukan berarti membuka seluruh data tanpa batas. Ada informasi yang wajib dipublikasikan, namun ada juga yang bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan,” tegas Muhammad Said.

Menutup arahannya, Sekda mengajak seluruh jajaran perangkat daerah, UPTD, dan Perumda di lingkungan Pemkab Berau untuk tetap bekerja maksimal dengan niat baik. Ia berpesan agar setiap kendala dalam pelayanan informasi publik diselesaikan dengan berpegang teguh pada regulasi yang ada.

“Jika menghadapi hal-hal yang tidak jelas, pastikan cara kita menyelesaikannya tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, setiap informasi yang kita sampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan mampu mendukung pemerintahan yang bersih serta dipercaya publik,” pungkasnya.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Diskominfo Berau ini turut dihadiri oleh Komisioner KI Provinsi Kaltim, para asisten, staf ahli, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

(adv/pem26/ton/hel)