Ikat Pinggang Anggaran, Sekda Berau Minta Proyek Fisik Lebih Akurat

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten Berau mulai melakukan pengetatan anggaran di berbagai lini. Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menginstruksikan seluruh ASN untuk lebih cermat dan akurat dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar setiap rupiah APBD tepat sasaran.

Hal tersebut ditegaskan Sekda saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan HPS yang digelar Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berau di SM Tower Hotel, Selasa (5/5/2026).

Sekda Muhammad Said mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menuntut adanya efisiensi besar-besaran. Akibatnya, sejumlah program di dinas strategis seperti PUPR, Kesehatan, Perkim, hingga Pendidikan terpaksa harus dipangkas.

“Banyak pekerjaan yang harus kita potong, mulai dari operasional, pengadaan kendaraan, hingga perjalanan dinas. Ini dilakukan semata-mata untuk mengimbangi anggaran agar kegiatan prioritas yang betul-betul dibutuhkan masyarakat tetap berjalan,” tegas Muhammad Said.

Di tengah kebijakan “ikat pinggang” ini, ia mengingatkan agar ASN tidak ceroboh dalam perencanaan anggaran proyek. Menurutnya, pengawasan di era digital sangat ketat, baik dari lembaga resmi maupun masyarakat luas.

“Prinsip kehati-hatian adalah kunci. Bekerjalah sesuai aturan. Bimtek ini penting agar tidak ada kesalahan fatal dalam menyusun harga yang bisa berujung masalah hukum,” tambahnya.

Sinkronisasi Harga Lokal dan Nasional
Kepala UKPBJ Berau, Jimmy Arwi Siregar, menambahkan bahwa akurasi harga menjadi tantangan berat karena adanya dinamika regulasi terbaru, yakni SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 47/2026.

Salah satu kendala teknis yang dihadapi adalah perbedaan standar harga material di Berau dengan koefisien Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) nasional.

“Jika kita kaku mengikuti koefisien standar tanpa penyesuaian yang akuntabel terhadap kondisi material di Berau, ini bisa menghambat proyek di lapangan. ASN harus adaptif terhadap perubahan dari metode lama ke sistem AHSP terbaru,” jelas Jimmy.

Untuk menjamin akurasi tersebut, Pemkab Berau menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian PUPR, Fani Dhuha (Kepala Subdirectorat Pengelolaan Katalog Elektronik).

Melalui penguatan kapasitas ini, Sekda berharap seluruh perangkat daerah mampu menghasilkan perencanaan proyek fisik yang lebih presisi, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

(adv/pem26/ton/hel)