Solar Nelayan Maratua Aman, Pemkab Berau Siapkan Sistem Barcode

MARATUA, DIMENSINEWS – Kehadiran fasilitas penampungan BBM Seanergy Fuel Storage Resort oleh Pertamina Patra Niaga di Pulau Maratua menjadi babak baru bagi sektor perikanan dan pariwisata. Fasilitas ini dirancang untuk memangkas kendala klasik yang selama ini mencekik operasional para nelayan dan pelaku resort di wilayah kepulauan.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Abdul Majid, mengungkapkan bahwa infrastruktur baru ini membawa angin segar bagi roda ekonomi warga pesisir. Selama ini, pemenuhan kebutuhan BBM di pulau terluar kerap tidak menyentuh kebutuhan riil para nelayan di lapangan.

“Fasilitas ini sudah diresmikan Bupati Berau untuk keperluan nelayan dan resort. Otomatis keberadaannya mempermudah operasional melaut karena masing-masing sektor sudah punya jatah kuota tersendiri,” ujar Abdul Majid baru-baru ini.

Jaminan Kuota dan Syarat Ketat SPBU Pesisir
Lewat kehadiran penampungan ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) secara otomatis telah mengunci alokasi kuota khusus BBM untuk sektor perikanan dan pariwisata di Maratua. Langkah ini memastikan pasokan bahan bakar tetap stabil dan terjaga.

Guna memperkuat perlindungan bagi profesi nelayan, regulasi ketat kini diberlakukan. Setiap pelaku usaha atau pihak ketiga yang ingin mendirikan lembaga penyalur seperti SPBU di wilayah pesisir wajib menyertakan data riil nelayan setempat. Kebijakan ini diambil agar BBM bersubsidi tidak habis tersedot oleh kendaraan umum darat semata.

Penerapan Zonasi Kuota, wilayah pesisir seperti Talisayan, Biatan, hingga Biduk-Biduk kini telah memiliki porsi jatah BBM yang dikunci khusus untuk kebutuhan melaut. Target Sasaran: Memastikan hak subsidi langsung menyentuh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Digitalisasi Jadi Solusi Atasi Kelangkaan
Menyikapi masalah klasik berupa hilangnya pasokan BBM secara mendadak di pasaran, Pemkab Berau bersiap menerapkan sistem pembelian berbasis digital menggunakan skema barcode. Langkah ini dipandang sebagai solusi paling konkret untuk meminimalisir ruang gerak spekulan dan penyalahgunaan di lapangan.

Abdul Majid menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pengisian bahan bakar ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi demi kebaikan bersama.

“Nanti ketika sistem barcode diterapkan, suka tidak suka kita harus mengikuti. Fungsi utamanya jelas, yakni menutup celah kebocoran distribusi. Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan berulang dari nelayan yang gagal melaut hanya karena stok di pangkalan mendadak habis,” tegasnya.

Melalui pengawasan ketat berbasis teknologi ini, pemerintah daerah berkomitmen memastikan hak-hak para nelayan terpenuhi secara utuh tanpa ada ruang bagi praktik penyelewengan.

(adv/kom26/ton/hel)