Pemkab Berau Perkuat Manajemen Risiko Setiap Instansi

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Berau yang menggandeng Inspektorat untuk melakukan pendampingan penyusunan mitigasi risiko di lingkungan kerjanya. Langkah proaktif ini dinilai sebagai wujud keseriusan dalam memetakan potensi hambatan pelayanan secara profesional.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Berau, Warji, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Berau.

Warji menjelaskan bahwa pengelolaan risiko di lingkungan Pemkab Berau sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemda Berau. Berdasarkan aturan tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang diinstruksikan untuk menjalankan manajemen risiko secara konsisten.

“Apa yang dilakukan Sekretariat Dewan ini merupakan langkah yang sangat baik. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam memetakan mitigasi risiko di lingkungannya,” ujar Warji.

Karakteristik Risiko Berbeda di Setiap OPD

Lebih lanjut, Warji memaparkan bahwa setiap instansi memiliki karakteristik dan potensi risiko yang berbeda-beda, tergantung pada bidang kerja masing-masing.

OPD Teknis: Menangani sektor infrastruktur seperti jalan atau bangunan. Risiko yang dihadapi bersifat riil di lapangan, mulai dari faktor cuaca buruk, kendala material, hingga ketersediaan bahan baku.

Sekretariat Dewan: Bergerak di ranah administratif dan pelayanan legislatif. Potensi risikonya jauh lebih dinamis, seperti perubahan jadwal rapat paripurna yang mendadak akibat menyesuaikan agenda kedewanan yang bergerak cepat.

Oleh karena itu, Warji menegaskan seluruh potensi risiko tersebut wajib diidentifikasi, dievaluasi, dinilai, dan dipantau secara berkala melalui Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif di atas kertas. Ini adalah dokumen perencanaan penting yang kita butuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi pelayanan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar dokumen matriks mitigasi yang telah disusun tidak menjadi formalitas pajangan semata, melainkan harus benar-benar menjadi acuan kerja harian hingga ke level proses bisnis yang paling detail.

Strategi Hadapi Penurunan Anggaran Daerah
Langkah mitigasi ini dinilai kian krusial di tengah proyeksi penurunan kemampuan keuangan daerah dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi anggaran berskala global dan nasional menuntut seluruh instansi pemerintah daerah untuk bekerja ekstra efisien dan profesional demi menghindari konsekuensi hukum.

Warji memaparkan tren penurunan anggaran yang harus diantisipasi oleh seluruh jajaran pemerintahan pada tahun 2025, kondisi keuangan daerah dinilai masih relatif longgar. Kemudian pada tahun 2026 (Saat ini): Pemkab Berau sudah harus mulai mengencangkan ikat pinggang dan melakukan efisiensi anggaran. Selanjutnya tahun 2027 mendatang : anggaran daerah diprediksi akan semakin menurun.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Berau kini bertumpu pada optimalisasi seluruh potensi sumber daya pendapatan yang ada, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui penerapan manajemen risiko yang matang dan disiplin di setiap instansi, Pemkab Berau optimistis target-target pembangunan serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat tetap tercapai secara maksimal di tengah keterbatasan anggaran.

(Adv/pem26/ton/hel)