Genjot Perekonomian Kampung, Pemkab Berau Sinergikan Penguatan SDM dan BUMK

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Langkah strategis diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mendongkrak perekonomian dari tingkat kampung. Pemkab Berau menjalin kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur serta revitalisasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Tentram Rahayu, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan akademisi merupakan solusi cerdas untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Sinergi lintas sektor dinilai sangat krusial agar program-program pembangunan di tingkat kampung tidak terhambat dan tetap berjalan maksimal.

“Kita mengapresiasi UMB yang berkomitmen mendukung penuh peningkatan kapasitas SDM, baik bagi masyarakat maupun aparatur kampung, terutama di Kabupaten Berau,” ujar Tentram.

Ia menekankan pentingnya aparatur kampung untuk terus mengasah kompetensi mereka. Mengingat besarnya tanggung jawab dalam roda pemerintahan, keahlian di bidang kepemimpinan, manajemen keuangan, tata kelola, hingga pelayanan publik menjadi hal yang mutlak dikuasai.

“Sinergi ini pada dasarnya memegang dua misi utama, yaitu meng-upgrade kualitas SDM dan menghidupkan kembali perekonomian kampung,” imbuhnya.

Tentram mengungkapkan, dari total 99 BUMK yang tersebar di Kabupaten Berau, saat ini baru 41 BUMK yang aktif dan telah melewati tahap pemeringkatan. Sisanya masih memerlukan pembenahan mendalam, khususnya pada aspek kelembagaan dan manajemen kepengurusan.

Oleh karena itu, Tentram menegaskan agar pengurus BUMK tidak sekadar meniru lini bisnis yang dijalankan oleh kampung lain. Ia menekankan pentingnya perencanaan bisnis yang matang dan berbasis pada analisis potensi lokal di kampung masing-masing.

“Potensi setiap kampung itu unik dan berbeda-beda. Usaha BUMK harus lahir dari analisis yang kuat agar benar-benar berdampak pada ekonomi warga. Jangan cuma ikut-ikutan tren kampung sebelah,” tegasnya.

Tenteram menerangkan bahwa pemerintah kampung sebenarnya memiliki ruang anggaran untuk mengucurkan penyertaan modal hingga Rp300 juta per tahun kepada BUMK. Namun, kucuran dana tersebut wajib diimbangi dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pelaporan keuangan harus tertib dan transparan, serta kepengurusan wajib sah secara hukum yang dipilih melalui musyawarah mufakat bersama pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Melalui kolaborasi antara DPMK dan akademisi ini, program ke depan diproyeksikan akan meluas ke ranah pendampingan penyusunan Peraturan Kampung (Perkam) serta pelatihan aparatur desa.

Selain itu, Pemkab Berau kini juga tengah menggodok rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait BUMK. Regulasi ini nantinya diharapkan mampu membuka peluang kemitraan yang lebih luas antara BUMK dengan sektor swasta maupun korporasi yang beroperasi di sekitar wilayah kampung.

“Kami optimistis, lewat kolaborasi ini dapat lahir SDM berkualitas dan pengelolaan BUMK yang profesional, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau,” pungkasnya.

(adv/ kom26/ton/hel)