Ketua DPRD Berau: “Kalau Tenaga Honorer Dihapus, Harus Ada Solusinya”

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Rencana penghapusan tenaga honorer yang diberlakukan pada 2023 ini, mendapat perhatian dari Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dirinya bahkan dengan tegas menolak adanya penghapusan tersebut, karena belum adanya solusi setelah dilakukan status tenaga honorer.

“Kalaupun dihapus, harus ada solusinya. Apalagi tenaga honorer ini lebih menunjang pekerjaan di OPD-OPD yang ada. Contohnya, guru honor yang mengajar di kampung-kampung dan daerah tertinggal, mereka masih mampu bertahan meskipun dengan gaji yang minim,” jelasnya, ketika ditemui usai rapat gabungan, Senin (13/2/2023).

Selain itu, lanjut Madri, bahkan kalau diperiksa di perkantoran, dirinya yakin tenaga honor lebih pro aktif dalam menjalankan administrasi, dan roda pemerintahan karena mereka memang diperintah.

“Usaha untuk jemput bola ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), agar tenaga honorer ini dipertahankan. Karena selain menekan angka pengangguran, juga memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, untuk bisa menikmati uang anggaran negara, tapi dalam bentuk bekerja secara profesional,” tegasnya.

Politisi Partai Nasdem ini berharap kalau memang benar ada penghapusan tenaga honorer, minimal ada juga pengangkatan PNS kembali, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Karena birokrasi pemerintah dengan banyaknya yang pensiun, maka banyak juga penyesuaian golongan.

Saat ini pun, semua tenaga kerja honorer sudah terdata dengan baik menggunakan sistem online. Mulai dari nama, OPD hingga gaji yang diterima. Sehingga, untuk menghilangkan data honorer, Pemprov juga tidak bisa. Karena sudah terkoneksi semua melalui database online.

Saat penghapusan tenaga honorer 2023 nanti, MenPAN RB akan memilih salah satu skenario dari tiga yang sudah dipersiapkan. Skenario pertama, yaitu tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN, tapi dengan resiko yang lumayan besar harus ditanggung pemerintah, yakni berdampak semakin beratnya beban negara dan efisiensi anggaran.

Skenario kedua adalah, tenaga honorer akan diberhentikan seluruhnya secara total, dan skenario ketiga adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, dengan skala prioritas. (Ria/adv)