![](https://dimensinews.id/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250830-WA0161.jpg")
TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Dua kampung pesisir di Kabupaten Berau berpeluang besar kecipratan program strategis nasional. Kampung Buyung-Buyung di Kecamatan Tabalar dan Kampung Bidukbiduk di Kecamatan Bidukbiduk kini tengah diusulkan untuk mendapatkan Program Kampung Nelayan Merah Putih, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang digagas melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tidak tanggung-tanggung, program ini berpotensi mengucurkan pembangunan infrastruktur dan sarana perikanan terpadu dengan nilai investasi mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk setiap lokasi yang lolos verifikasi.
Bukan Dana Tunai, Melainkan Pembangunan Fasilitas Fisik
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Abdul Majid, Jumat (5/6/2026) menegaskan bahwa program ini bukan berupa bantuan dana segar yang ditransfer ke kas kampung maupun pemerintah daerah. Melainkan, pembangunan berbagai fasilitas penunjang yang dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat melalui KKP.
“Program ini bentuknya pembangunan fasilitas dan sarana pendukung yang menjadi kegiatan langsung dari KKP. Nilai anggarannya berapa, itu semua tergantung hasil verifikasi dan kebutuhan riil di masing-masing lokasi,” ujar Abdul Majid.
Ia menjelaskan, Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan perikanan terpadu (integrated fishing zone). Konsep ini mengintegrasikan seluruh kebutuhan nelayan dalam satu kawasan guna mendongkrak produktivitas sekaligus menyejahterakan masyarakat pesisir.
Fasilitas Modern yang Berpotensi Dibangun
Jika usulan ini disetujui, kedua kampung tersebut akan disulap menjadi pusat aktivitas perikanan yang modern. Berbagai fasilitas strategis yang berpeluang dibangun antara lain:
Infrastruktur Utama: Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dermaga nelayan khusus, dan cold storage (gudang pendingin).
Fasilitas Logistik: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk kemudahan melaut.
Sektor Pendukung: Area pengembangan UMKM produk perikanan, galangan kapal (docking), hingga bantuan peralatan dan mesin kapal modern.
“Semua kebutuhan nelayan akan dipusatkan di satu kawasan. Ini dilakukan untuk memangkas jalur birokrasi dan logistik, sehingga aktivitas nelayan lebih mudah dan pendapatan mereka meningkat,” tambahnya.
Abdul Majid menuturkan, peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam hal ini berfokus pada pengusulan lokasi, penyiapan data pendukung, serta pemenuhan kriteria teknis. Salah satu syarat mutlak dari pusat adalah ketersediaan lahan minimal satu hektare yang siap bangun.
Berdasarkan kajian awal, Kampung Buyung-Buyung dan Kampung Bidukbiduk dinilai paling siap dan memiliki potensi besar untuk menyokong program terpadu ini.
Sebagai informasi, usulan kedua kampung tersebut telah dilayangkan ke pemerintah pusat sejak Oktober 2025 lalu. Menindaklanjuti hal itu, tim teknis dari KKP juga telah turun ke lapangan untuk melakukan survei dan verifikasi faktual.
“Hasil survei lapangan tersebut yang akan menjadi dasar pusat untuk menentukan kelayakan kawasan, jenis fasilitas apa saja yang mendesak dibangun, hingga pagu anggaran yang dialokasikan,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab Berau masih menunggu keputusan resmi dan pengumuman penetapan lokasi dari KKP. Abdul Majid optimistis usulan Bumi Batiwakkal dapat lolos, mengingat dampaknya yang akan sangat masif bagi penguatan ekonomi pesisir.
“Tujuan utama kita adalah memperkuat sektor perikanan daerah dan menyejahterakan nelayan lokal. Kita harap proses verifikasi dari pemerintah pusat berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi Berau,” pungkasnya.
(adv/kom26/hel)
