Akses Pesisir Mulus, Syarifatul Desak Pemprov Tangani Abrasi

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mengapresiasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pesisir Kabupaten Berau. Membaiknya aksesibilitas ini terbukti mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan Bumi Batiwakkal secara signifikan.

Syarifatul mengungkapkan, pasca pengoperasian Jembatan Nibung dan perbaikan jalan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga menembus angka 90 ribu orang.

“Kami berterima kasih kepada pihak provinsi atas penyelesaian akses jalan menuju pesisir yang kini kondisinya sudah mulus. Ini efek luar biasa dari dibukanya Jembatan Nibung,” ujar Syarifatul.

Lonjakan Wisatawan Tiga Kali Lipat

Ia menambahkan, kemudahan transportasi menjadi kunci utama meroketnya sektor pariwisata. Sebelumnya, kunjungan ke daerah pesisir hanya berkisar di angka 30 ribu wisatawan. Namun kini, angka tersebut naik tiga kali lipat karena biaya perjalanan menjadi lebih efisien.

“Dulu masyarakat harus membayar sekitar Rp200-250 ribu dan antre lama untuk penyeberangan. Sekarang, warga dari Kutai Timur, Bontang, hingga Samarinda bisa dengan mudah mengakses pesisir Berau,” jelasnya.

Ia optimis, penyelesaian total Jembatan Nibung pada akhir tahun ini akan semakin memperkuat konektivitas dan menggerakkan ekonomi lokal secara masif.

Ancaman Abrasi di Maratua dan Derawan

Di balik kesuksesan infrastruktur jalan, Syarifatul memberikan catatan kritis terkait ancaman abrasi di Pulau Maratua dan Pulau Derawan. Ia menilai kondisi pengikisan pantai saat ini sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan cepat dari Pemprov Kaltim.

Syarifatul menekankan bahwa penanganan pantai merupakan ranah kewenangan provinsi, sehingga dukungan anggaran sangat diperlukan untuk menyelamatkan lingkungan serta fasilitas publik di sana.

“Masalah abrasi ini sudah kami sampaikan dalam RKPD. Di Maratua, abrasi sudah menyentuh bibir pantai yang menjadi lokasi satu-satunya sumber air bersih bagi warga,” tuturnya.

Pentingnya Sinkronisasi Anggaran

Menutup keterangannya, politisi perempuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat agar kendala birokrasi tidak menghambat penanganan fisik di lapangan.

“Ke depan, yang terpenting adalah sinkronisasi. Terlepas dari siapa pemegang kewenangannya, yang utama adalah anggarannya tersedia dan proyek bisa terlaksana. Ini demi kenyamanan wisatawan dan keberlangsungan pariwisata Berau,” pungkasnya.

(ton/hel)